Jakarta, INDONEWS.ID - Mujahid 212 menyatakan penolakannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN). 

Sebelumnya, Mujahid 212 menyebut menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Ketua Korlabi Damai Hari Lubis, yang mengatasnamakan Mujahid 212 menyatakan sikap penolakan itu atas alasan pemindahan ibu kota baru akan memakan anggaran yang besar.

"Oleh karena selain anggaran biayanya akan spektakuler atau luar biasa dan diasumsikan akan kembali berutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan Ibu Kota melalui kreditor China, Tiongkok. Selain pinjaman kepada investor China asing dan aseng, biaya pasti sangat besar bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI," kata Damai kepada wartawan, Kamis (5/3/2020).

Damai mengimbau Jokowi mendengarkan sejumlah saran dan masukan dari berbagai tokoh sebelum menghadap DPR. Pemindahan ibu kota ini, kata Damai, menyangkut aspek kerawanan dari sisi politis dan pertahanan negara.

"Selain itu, dibutuhkan juga anggaran spektakuler lainnya, yaitu kewajiban untuk melakukan kajian ilmiah (seminar-seminar) untuk merevisi terhadap beberapa perundang-undangan yang berlaku, antara lain (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah," ujar dia.

Kementerian BUMN Buka Suara

Diinformasikan, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama masuk dalam daftar kandidat Kepala Badan Otorita ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Pria yang akrab disapa Ahok ini bersaing dengan 3 nama lain, seperti Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro hingga Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Merespons hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya akan mengikuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang pasti kalau sudah ditugaskan oleh Presiden, kita pasti ikut," katanya kepada detikcom, Rabu (4/3/2020).

Arya mengatakan, hingga saat ini Kementerian BUMN belum menerima arahan dari Presiden terkait permintaan Ahok menjadi Kepala Badan Otorita ibu kota baru. Dia juga bilang, Menteri BUMN Erick Thohir belum ada sinyal mencari komisaris baru di Pertamina.

"Belum ada sampai hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut ada empat kandidat Kepala Badan Otorita IKN. Salah satunya, Ahok.

"Kandidatnya ada ya, yang namanya kandidat memang banyak. Pertama Pak Bambang Brodjo, kedua Pak Ahok, ketiga Pak Tumiyono, keempat Pak Azwar Anas," tuturnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Untuk menunjuk Kepala Badan Otorita IKN ini Jokowi akan menandatangani Perpres. Menurutnya Perpres itu tidak akan lama dan diperkirakan keluar pada minggu ini.

"Jadi untuk namanya otorita ibu kota negara ini memang kita akan segera tanda tangani Perpres. Di mana nanti di situ ada CEO-nya. CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan dan akan diputuskan dalam waktu minggu ini, tidak lama mungkin," ujarnya.*(Rikardo).