Jakarta, INDONEWS.ID - Penguatan sistem demokrasi sebuah negara tidak terlepas dari peran Partai Politik. Parpol menjadi wadah mendidik dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, perlu ada langkah nyata dalam mendorong penguatan lembaga demokrasi seperti Parpol. Upaya ini akan memberi dampak positif terhadap kualitas lembaga anggota dewan yang duduk di Parlemen.
"Nah kalau kita hendak memperkuat sistem demokrasi kita tentu harus memperkuat sistem kepartaian, karena lembaga satu-satunya sebagai lembaga kader, calon pemimpin yang akan duduk di parlemen," kata Bahtiar saat diskusi publik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (09/03/2020)
Bahtiar pada kesempatan diskusi kali ini kembali mengingatkan tentang pembagian kekuasaan pemerintahan negara Indonesia. Pembagian kekuasaan seperti trias politika bertujuan untuk memperkuat sistem check and balance.
Melihat sistem pembagian kekuasaan negara seperti ini, kata Bahtiar, membutuhkan peran lebih dari Partai Politik. Hal ini bertujuan untuk mendorong Parpol melakukan kaderisasi secara konsisten sehingga menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas.
"Dari segi teori presidensialisme, konsepnya clear tapi ada aspek lain, yakni perlu dicermati kekhawatiran banyak pemikir tentang kekuatan presiden terpilih dengan kombinasi berlebihan di DPR bisa perlu pihak penyeimbang, jadi jangan lupa prinsip check and balance, keseimbangan itu perlu kita pikirkan," jelasnya.
Ia juga menambahkan, sistem presidensial perlu diimbangi dengan lembaga legislatif yang menerapkan check and balance sehingga tidak terkesan penguasa yang absolut.
"Presidensialisme juga harus kita desain sedemikian rupa supaya tidak terjadi dominan Presiden terpilih menguasai parlemen seutuhnya, sehingga tampak pemerintah yang berkuasa," pungkasnya.*