INDONEWS.ID

  • Rabu, 11/03/2020 12:43 WIB
  • Melalui Corona Gubernur Jakarta Kembali Meledek Pemerintah Pusat

  • Oleh :
    • Mancik
Melalui Corona Gubernur Jakarta Kembali Meledek Pemerintah Pusat
Pengamat Sosial Media Rudi S. Kamri (Foto: Istimewa)

Oleh: Rudi S Kamri *)

INDONEWS.ID - Bukan Gubernur DKI Jakarta kalau tidak nyleneh dan mbalelo terhadap Pemerintah Pusat. Pada saat semua daerah lain di Indonesia takzim menggunakan data dan informasi dari situs web Kementerian Kesehatan tentang virus corona novel (Covid-19) sebagai rujukan dan referensi, Pemda Provinsi DKI Jakarta bersikap asal beda dan mbalelo dengan membuat situs sendiri corona.jakarta.go.id.

Baca juga : Jokowi Style dan Politik Jalan Tengah Prabowo

Ini perlawanan kesekian kalinya dari Gubernur DKI Jakarta terhadap Presiden cq Pemerintah Pusat khususnya terkait epidemi virus corona. Sebelumnya bersama pasangan abadinya Fahira Idris, Gubernur DKI Jakarta juga dengan sok jagoan menyebarkan informasi sesat (hoax) terkait suspect yang terpapar virus corona di Jakarta. Untung saja Menteri Kesehatan Terawan sigap mengkoreksi informasi dari Gubernur DKI Jakarta.

Dan hebatnya seolah menunjukkan perlawanan yang frontal informasi dan data yang disajikan dalam situs Corona Jakarta BERBEDA dengan data resmi dati Pemerintah Pusat. Ini mengakibatkan masyarakat bingung dan tidak punya pegangan data dan informasi yang pasti.

Baca juga : Balapan Fomula-E yang Sekarang Harus Terlaksana Sesuai Kontrak

Lucunya lagi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate terlihat gamang dan tidak berani menegur kelakuan buruk Gubernur DKI Jakarta atau mengambil tindakan tegas menutup situs tersebut. Padahal dia mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan hal itu. Dia hanya memberikan teguran melalui media massa dan teguran itupun terkesan basa- basi.

Kelakuan lancung Gubernur DKI Jakarta dan pembiaran yang dilakukan oleh Pembantu Presiden merupakan preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan kita. Bukan tidak mungkin hal tersebut akan diikuti oleh Kepala Daerah lain. Dan kalau ini terjadi merupakan pembangkangan masif dan sistematis dari Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dan yang jadi korban tentu saja masyarakat umum. Kita sebagai rakyat kehilangan acuan data dan informasi akurat yang terpercaya.

Baca juga : Anies Tak Mungkin Jadi Capres 2024

Saran saya, Pemerintah Pusat cq Kemenkominfo harus berani mengambil tindakan tegas untuk menutup situs web yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Agar di satu sisi kewibawaan Pemerintah Pusat dapat dijaga dan sisi yang lain masyarakat mendapat sajian informasi dan data terpusat dan terpercaya.

Melihat para pembantu Presiden Jokowi yang memble seperti ini saya sangat menyayangkan. Kembali terjadi para pembantu Presiden tidak mampu menjaga kehormatan dan kewibawaan Presiden. Coba kalau saya jadi pembantu Presiden, pasti saya akan tebas habis seketika dan serta merta tanpa ampun perilaku nyeleneh Gubernur DKI Jakarta tersebut. Agar dia tidak semakin merajalela dan berpengaruh buruk pada masyarakat Indonesia.

#GemasTingkatDewa

Salam SATU Indonesia
11032020

Penulis adalah pengamat sosial dan tinggal di Jakarta.*

 

Artikel Terkait
Jokowi Style dan Politik Jalan Tengah Prabowo
Balapan Fomula-E yang Sekarang Harus Terlaksana Sesuai Kontrak
Anies Tak Mungkin Jadi Capres 2024
Artikel Terkini
Evaluasi Penanganan Pengungsi di Maybrat Menunjukkan Kemajuan Signifikan
Kebun Rimsa PTPN IV Regional 4 Bantu Sembako Dua Panti Asuhan
Santri dan Santriwati Harus Mengisi Ruang Dakwah dengan Nilai yang Penuh Toleransi
Tak Terdaftar di OJK, Perusahaan Investasi asal Hongkong Himpun Dana Masyarakat
Dewan Pakar BPIP Dr. Djumala: Pancasila Kukuhkan Islam Moderat, Toleran dan Hargai Keberagaman Sebagai Aset Diplomasi
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas