INDONEWS.ID

  • Jum'at, 24/04/2020 16:30 WIB
  • Dinilai Tidak Efektif, Peneliti Minta Program Kartu Pra Kerja Dihentikan

  • Oleh :
    • Mancik
Dinilai Tidak Efektif, Peneliti Minta Program Kartu Pra Kerja Dihentikan
Ilustrasi kartu pra kerja.(Foto:Tribunnews.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Peneliti Indef Bhima Yudhistira, meminta pemerintah menghentikan sementara program kartu pra kerja selama pandemi Covid-19 berlangsung. Dari segi waktu pelaksanaan, program ini sangat kurang tepat.

Bhima Yudhistira sendiri menilai, rencana pemerintah menggulirkan program kartu pra kerja selama pandemi sama sekali tidak memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Warga cenderung menginginkan bantuan yang langsung dirasakan daripada pelatihan-pelatihan.

Baca juga : Kunker ke Jambi, Jokowi Sapa Pedagang di Pasar Rakyat Talang Banjar

"Sebaiknya memang disetop model Pra Kerja seperti yang telah berjalan. Karena sama sekali tidak efektif dalam menstimulus perekonomian," ungkap Bima seperti dilansir detikcom,Jakarta,Jumat,(24/04/2020)

Lebih lanjut Bima menjelaskan, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini, memberikan dampak sistemik yang sangat serius dalam berbagai bidang. Salah satunya, perusahaan bisnis yang terpaksa berhenti beroperasi sehingga banyak karyawan yang dirumahkan.

Baca juga : Industri Komponen Otomotif Indonesia Pamerkan Teknologi AI di Hannover Messe 2023

Menyikapi kondisi seperti ini, kata Bima, tidak tepat jika pemerintah mendorong pelaksanaan program yang sifat pelatihan-pelatihan online. Masyarakat, menurut Bima,membutuhkan bantuan yang langsung dirasakan untuk dapat bertahan hidup di tengah wabah virus corona.

"Ini daya beli anjlok malah diberikan pelatihan online. Untuk membantu daya beli masyarakat rentan miskin diperlukan stimulus yang langsung dirasakan, salah satunya cash transfer atau BLT," jelasnya.

Baca juga : Presiden RI Joko Widodo Ungkap Lompatan Besar E-Katalog LKPP RI

Selain itu, kata Bima, konten pelatihan yang ditawarkan dalam program kartu pra kerja hampir sama dengan konten yang YouTube yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Karena itu, banyak masyarkat memberikan protes terhadap keseriusan pemerintah terhadap rencana program tersebut.

Ia berharap, pemerintah dapat memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

 

 

 

Artikel Terkait
Kunker ke Jambi, Jokowi Sapa Pedagang di Pasar Rakyat Talang Banjar
Industri Komponen Otomotif Indonesia Pamerkan Teknologi AI di Hannover Messe 2023
Presiden RI Joko Widodo Ungkap Lompatan Besar E-Katalog LKPP RI
Artikel Terkini
Asisten II Setda Kabupaten Maybrat Engelbertus Turot: Pemda Maybrat Cari Solusi Atasi Semua Hak ASN
Terima Barang Milik Negara dengan Direktorat Jenderal Perumahan Kemen PUPR
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah Kecam Pelarangan Ibadah di Tangerang
Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik UNPAM, Bangun Ekosistem Toleransi Harus Jadi Perhatian Bersama
Mandiri Utama Finance Gelar MUF Auto Fest 2024 Fasilitasi Masyarakat Indonesia Miliki Kendaraan Impian
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas