Jakarta, INDONEWS.ID - Dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi akibat wabah virus corona yang melanda Indonesia, Pemerintah Pusat segera menggulirkan program Bantuan Sosial (Bansos). Bansos diberikan kepada warga yang betul-betul merasakan pengaruh pandemi terhadap ekonominya.

Dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyaluran Bansos, pihak Istana meminta Pemda menyediakan data penerima secara detail dan layak untuk mendapatkan bantuan. Hal ini penting agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Data itu semuanya datang dari bawah dari mulai RT, RW, lurah, camat sampai Pemprov atau Pemkab dalam hal ini Dinsos. Jadi pendataan itu memang tanggung jawab pemerintah daerah supaya data itu betul-betul by name by address dan tidak meleset," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian dalam keterangan kepada media di Jakarta, Sabtu,(25/04/2020)

Demi menjaga Bansos tersebut tepat sasaran, Donny meminta kepada seluruh Pemda di Indonesia menyiapkan data yang akurat. Data penerima merupakan warga masyarakat yang benar-benar pantas mendapatkan dari pemerintah.

Kepastian data penerima Bansos ini, lanjut Doni, memiliki banyak manfaat.Selain menjaga agar bantuan sesuai dengan harapan pemerintah, juga untuk mencegah praktik kolusi yang sering terjadi.

Donny berharap, Pemda sedapat mungkin mengurangi kesalahan berkaitan dengan pendaataan warga penerima bantuan.Jika kekeliruan tentang data yang ada, Pemda harus segera melakukan proses perbaikan.

"Bila masih ada kesalahan, kekeliruan ya harus segera dikoreksi. Semuanya aparat pemda di bawah harus bekerja keras memastikan semua itu," tutupnya.*