Jakarta, INDONEWS.ID - Penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi Covid-19, tidak berjalan dengan lancar. Penyebabnya, karena adanya pendataan warga penerima bantuan yang belum tepat.
Menyikapi permasalahan penyaluran bantuan sosial di lapangan, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta kepada Pemerintah Daerah menyediakan data warga yang layak menerima bantuan dari pemerintah. Data yang tersedia, menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan tersebut.
"Mekanisme pendataan atau alokasi per kelurahan/desa diserahkan full ke daerah. Kita tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau," kata Menteri Sosial Juliari kepada media di Jakarta, Senin,(27/04/2020)
Juliari kembali menekankan, pihak yang paling memahami tentang pendaataan warga adalah Pemerintah Daerah. Karena itu, demi menghindari masalah, Kemensos menyerahkan kepada Pemda untuk mendata warga penerima bantuan sosial.
"Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan pemda atur. Dibicarakan antarwarga, dipimpin Ketua RW atau kepala desa bisa kok," jelasnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian,(25/04). Dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyaluran Bansos, pihak Istana meminta Pemda menyediakan data penerima secara detail dan layak untuk mendapatkan bantuan.
"Data itu semuanya datang dari bawah dari mulai RT, RW, lurah, camat sampai Pemprov atau Pemkab dalam hal ini Dinsos. Jadi pendataan itu memang tanggung jawab pemerintah daerah supaya data itu betul-betul by name by address dan tidak meleset," kata Donny.
Demi menjaga Bansos tersebut tepat sasaran, Donny meminta kepada seluruh Pemda di Indonesia menyiapkan data yang akurat. Data penerima merupakan warga masyarakat yang benar-benar pantas mendapatkan dari pemerintah.
Kepastian data penerima Bansos ini, lanjut Doni, memiliki banyak manfaat.Selain menjaga agar bantuan sesuai dengan harapan pemerintah, juga untuk mencegah praktik kolusi yang sering terjadi.
Donny berharap, Pemda sedapat mungkin mengurangi kesalahan berkaitan dengan pendaataan warga penerima bantuan.Jika kekeliruan tentang data yang ada, Pemda harus segera melakukan proses perbaikan.
"Bila masih ada kesalahan, kekeliruan ya harus segera dikoreksi. Semuanya aparat pemda di bawah harus bekerja keras memastikan semua itu," tutupnya.*