Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Joko Widodo bagi-bagi sembako langsung ke rumah warga di Kota Bogor. “Yang pasti kaget lihat Pak Jokowi. Datang sekitar jam 10 malam,” ujar Lisdiawati dan suaminya, Juliansyah.
Keduanya tak menyangka bahwa Presiden datang langsung ke rumah mereka yang terletak di gang sempit di Kampung Pilar, Sempur. Mereka mengungkapkan bantuan yang diterima dari Presiden Jokowi adalah paket sembako dan amplop yang berisi uang tunai 1 juta rupiah.
Dibalik kehebohan tersebut, beberapa peneliti dan pengamat politik meminta Jokowi agar tidak hanya bagi-bagi sembako bansos. Namun, Jokowi juga harus memperbaiki sistem pemberian bantuan sosial.
Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, hal itu sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Bahkan, bansos di masa pandemi Covid-19 ini kali ini lebih spesial.
“Untuk penanganan Covid, bantuan sosial diperluas hingga menyentuh 60 persen dari masyarakat termiskin. Angka ini berada jauh di atas tingkat kemiskinan yang berada pada 9.2 persen (per September 2019),” ungkap Masyita seperti dikutip dari siaran pers, di Jakarta, Sabtu (2/5).
Hal ini dilakukan pemerintah untuk memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
Ada tiga kelompok masyarakat yang akan menerima bansos. Pertama, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kedua, masyarakat yang rentan jatuh miskin. Masyarakat rentan ini merupakan mereka yang bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan jika terjadi shock pendapatan. Ketiga, masyarakat lain yang sebetulnya berada jauh dari garis kemiskinan, namun pendapatannya terdampak situasi ekonomi akibat Covid-19 ini.
“Ketiga golongan ini menjadi prioritas Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial Pemerintah. Jumlahnya lebih dari 60 persen penduduk termiskin di Indonesia atau yang termasuk ke dalam Desil 6 dari segi pendapatan,” ujar perempuan yang masuk ke dalam jajaran 100 ekonom terkemuka Indonesia itu.
Masyita juga menerangkan bahwa sebetulnya Pemerintah sudah memiliki dua program berjalan untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama adalah PKH (Program Keluarga Harapan) yang menyentuh 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Total penerima manfaat dari program ini adalah 40 juta orang atau 15 persen dari penduduk Indonesia, dengan asumsi tiap KPM beranggotakan 4 orang. Ini merupakan masyakarat yang termasuk desil 1 atau 10 persen masyarakat dengan pendapatan terendah. Masuk juga separuh dari masyarakat desil 2 atau 20 persen dengan pendapatan terendah.
Tak hanya itu, penerima PKH dan tambahan 10 juta KPM lagi mendapat manfaat tambahan berupa Kartu Sembako, yang nilainya ditingkatkan menjadi 200 ribu/bulan sepanjang tahun. “Ini jumlah penerimanya sampai dengan 30 persen penduduk terbawah,” tambah Masyita.
Ini berarti 30 persen masyarakat berpendapatan terendah akan segera menerima bansos dari Pemerintah.
“Kedua tipe bantuan ini, disalurkan melalui rekening dan e-wallet sehingga peningkatan jumlah manfaat dapat dengan mudah dilakukan top up dan disalurkan secara tepat sasaran,” ujarnya.
Pemerintah tidak berhenti hanya sampai di situ. Selain kedua tipe bantuan sosial ini, Pemerintah menambahkan bantuan lain di atas desil 3. Bantuan ini berupa pembebasan iuran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan 450VA dan diskon 50 persen bagi 7.2juta pelanggan 900VA selama 3 bulan. Lagi-lagi pembebasan iuran listrik ini tidak mengecualikan penerima bantuah PKH dan Kartu Sembako. Sehingga mereka yang termasuk 15 persen lapisan terbawah mendapatkan tambahan manfaat di situasi ekonomi yang tidak mudah ini.
Selain itu, terdapat tambahan bansos untuk masyarakat yang tidak termasuk dalam PKH maupun Kartu Sembako sebesar 600 ribu/bulan selama 3 bulan (April-Juni) untuk 9 juta KPM di luar Jabodetabek. Rinciannya adalah 1.3 juta KPM di DKI Jakarta dan 600 ribu KPM di daerah Bodatabek.
Tak hanya itu, Pemerintah juga menyediakan BLT Dana Desa untuk 11 juta KPM. Di desil teratas atau desil 6, Pemerintah juga melakukan adjustment terhadap kartu pra-kerja sehingga penerima manfaat juga menerima bantuan dalam bentuk cash sebesar Rp 600 ribu/bulan selama 4 bulan. Ini belum ditambah dengan bansos yang langsung dialokasikan dari anggaran daerah.
“Jadi, total penerima manfaat bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 ini mencapai desil 6 atau 60 persen dari penduduk miskin di negeri ini. Bayangkan berbeda sekali dari bansos dalam kondisi normal yang hanya mencakup desil 3 atau 30 persen penduduk termiskin,” tutup Masyita. (Very)