Jakarta, INDONEWS.ID - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial tunai kepada 5.824.511 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang berada di luar Jabodetabek.
“Sampai dengan 13 Mei keluarga DTKS non penerima bantuan sosial PKH dan Kartu sembako yang menerima bantuan sebanyak 5.824.511,” kata Askolani saat memberi keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Adapun, Askolani menuturkan, nilai manfaatnya sebesar 600 ribu per bulan dan berlangsung selama tiga bulan. Selain itu, dia menerangkan, kebutuhan anggaran dari bantuan sosial tunai ini sebesar Rp16.2 triliun.
“Hingga saat ini, realisasi anggarannya sudah sebesar Rp3,5 triliun,”ujarnya.
Sementara itu, dia menggarisbawahi, target penerima bantuan sosial non-Jabodetabek ini sebanyak 9 juta KPM. Kendati demikian, dia mengatakan, hingga saat ini data yang sudah valid diterima oleh pemerintah baru 7,96 juta KPM.
“Masih menunggu pemenuhan 1.4 juta lainnya,” kata Askolani.
Dia mengungkan baru sekitar 17,7 juta keluarga yang mendapatkan bantuan berupa bahan pokok dari pemerintah, padahal target yang dipasang pemerintah sekitar 20 juta keluarga.
"Di bulan Mei ini, sudah disalurkan 17,7 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ini masih rendah, jika dibandingkan dengan target 20 juta KPM,” kata Askolani.
Askolani mengakui memang penyaluran bantuan sembako yang dilakukan sedikit sulit, karena data yang dimiliki pemerintah kurang akurat.
"Kita ketahui memang ada masih sedikit kelemahan-kelemahan misalnya targetnya tidak ada, masih ada yang kurang tepat sasaran," kata Askolani.
Kementerian Sosial meminta pemda untuk memperbarui data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan memasukan data ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data yang akurat sangat dibutuhkan agar penyaluran BST lebih tepat sasaran.
Juliari P Batubara, Menteri Sosial mengatakan, agar data penerima BST tepat sasaran maka pemerintah daerah (Pemda) perlu memperhatikan akurasi data di daerahnya masing-masing. Data penerima BST harus dimutahirkan oleh pemda untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam DTKS.
"Ke depannya pembaruan data ini dimasukan ke dalam DTKS, sebab kalau tidak masuk itu akan sulit untuk mendapat bantuan sosial," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/5/2020).
Untuk informasi, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial selama pandemi Covid-19.
Dari total tersebut, sebesar Rp 65 triliun difokuskan untuk program PKH, kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik, insentif perumahan, bantuan sembako Jabodetabek dan bansos tunai non Jabodetabek. (rnl)