Oleh : Prof Dr. Drs. H. Djohermansyah Djohan, MA (Guru Besar IPDN, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014, Pendiri i-Otda)
Jakarta, INDONEWS.ID - Pemimpin pemerintahan bukan robot. Pemimpin pemerintahan pemikir yang harus punya cita-cita.
Cita-cita itu mesti diperjuangkan mati-matian.
Ada tiga cita-cita penting kami di Kemendagri dalam membangun pemerintahan daerah kala itu (2010-2014).
Satu, bikin data tunggal kependudukan lewat KTP-el yang belum pernah dimiliki Indonesia sejak merdeka.
Dua, benahi pilkada, otda dan otdes melalui perbaikan regulasi.
Tiga, bangun IPDN regional untuk mendidik kader pemerintahan yang andal.
Dengan "berdarah-darah", kerja keras bertahun-tahun pantang menyerah, dan ridho Allah, ketiga cita-cita itu menjadi nyata.
Indonesia punya KTP-el, punya regulasi baru dalam pilkada serta pemda dan desa, dan kampus IPDN regional di semua pulau besar.
Tapi, karna dua perkara ketiga cita-cita besar itu sirna.
Pertama, mega korupsi proyek KTP-el yang mengguncang jagad pemerintahan Indonesia plus korupsi dalam pembangunan fisik kampus IPDN regional, karna penghianatan birokrasi yang dipercaya penuh menjalankan kebijakan pimpinan.
Kedua, pemimpin puncak yang tidak komit terhadap regulasi.
Pelajarannya adalah, pemimpin jangan terlalu percaya pada anak buah, mutasi berkala sedekat apapun dia dengan kita wajib hukumnya.
Dan, pemimpin puncak lama maupun baru harus konsekuen dan konsisten menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang, tidak mencla-mencle. Maka, ketika pemilihan jangan pernah memilih pemimpin yang pagi kedele sore tempe!!!