INDONEWS.ID

  • Minggu, 14/06/2020 19:31 WIB
  • Dinilai Merusak Ekosistem Laut, Susi pudjiastuti Minta Presiden Hentikan Penggunaan Cantrang

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Dinilai Merusak Ekosistem Laut, Susi pudjiastuti Minta Presiden Hentikan Penggunaan Cantrang
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi pudjiastuti.(Foto:Kompas.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi pudjiastuti meminta Presiden Jokowi menghentikan penggunaan pukat cantrang untuk menangkap ikan di laut Indonesia. Penggunaan pukat jenis ini dinilai akan merusak ekosistem laut dan nelayan kecil.

Menurut Susi, pemerintah dalam hal ini presiden sedapat mungkin menujukkan sikap tegas terhadap pola-pola yang selama dilakukan oleh pihak luar yang ingin merusak laut Indonesia.

Baca juga : Jangan Muda Percaya pada Informasi Sesat, Sukseskan Vaksinasi Nasional Covid-19

Salah satu cara yang sering kali digunakan kapal asing yakni penggunaan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan.

Karena itu, ia meminta kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan praktik tersebut. Dengan demikian, laut Indonesia tetap terjaga dan nelayan kecil tetap dapat mencari ikan dengan aman.

Baca juga : Bakal Periksa Gories Mere Terkait Kasus Lahan Rp3 Triliun, Ini Jawaban Kajati

"Saya mohon kepada Pak Presiden dari lubuk hati yang paling dalam, dengan segala kerendahan hati, Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUUF, untuk mencegah kapal-kapal asing masuk, untuk mencegah kembalinya alat-alat tangkap tidak ramah lingkungan," kata Susi seperti dikutip dari Tribunnews.com, Jakarta, Minggu,(14/06/2020)

Sebagai mantan menteri yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan, Susi sendiri memahami segala bentuk praktik pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia.

Baca juga : Kendalikan Penyebaran Covid-19, Tito Minta Kepala Daerah Ikuti Arahan Jokowi

Kapal-kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum negara Indonesia.

Beberapa jenis alat tangkap yang sering digunakan oleh kapal asing tersebut diantaranya cantrang, pukat hela (trawl), dan pukat cincin (purseiners).

Untuk mencegah seluruh praktik buruk yang ada, kata Susi, presiden mempunyai kuasa penuh memberikan arahan kepada seluruh pejabat terkait, terutama yang berurusan dengan bidang kelautan dan perikanan.

Dengan wewenang yang dimiliki, presiden dapat memerintahkan penghentian penggunaan alat tangkap yang dapat mengancam ekosistem laut Indonesia.

"Hanya satu pikir saya bisa menyelesaikan kekhawatiran ini, karena Pak Presiden mempunyai semua kewenangan, ultimate power, dan ultimate kebijakan ada di Bapak. Gerakkan seluruh pembantu Bapak," tutupnya.*

Artikel Terkait
Jangan Muda Percaya pada Informasi Sesat, Sukseskan Vaksinasi Nasional Covid-19
Bakal Periksa Gories Mere Terkait Kasus Lahan Rp3 Triliun, Ini Jawaban Kajati
Kendalikan Penyebaran Covid-19, Tito Minta Kepala Daerah Ikuti Arahan Jokowi
Artikel Terkini
Kaukus Pemuda Indonesia Timur Dukung TNI-POLRI Tegakkan Kedaulatan NKRI
Demi Kepastian Hukum, Ke-14 Kasus Hukum yang Menimpa Rizieq Pantas Dibuka
BNPB:Ekosistem Garis Pantai Penting untuk Mitigasi Bencana Tsunami di Selatan Jawa
Dukung PEN, PNM Respon Positif Penyaluran Kredit BNI Melalui PNM
Bersama PNM, BNI Saluran Kredit Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir