Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan kembali melakukan Focus Group Discussion (FGD) berkaitan dengan program jaring pengaman sosial penaganan Covid-19. FGD kali ini membahas Strategi Mitigasi Risiko Duplikasi, Ketidaktepatan Sasaran, dan Keterhambatan Penerimaan Bansos di masyarakat.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Rudy M. Harahap dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan FGD ini merupakan momentum penting untuk membahas secara keseluruhan program Bansos di Jambi. Dengan demikian, dapat dittemukan titik masalah sebagai evaluasi program.
"Dengan adanya FGD ini, diharapkan kita dapat mengeksplorasi informasi dan data serta mengidentifikasi risiko yang muncul dalam pelaksanaan JPS. Kemudian kita secara bersama-sama dapat mendiskusikan dan merumuskan suatu alternatif dan strategi untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi serta memecahkan masalah yang telah muncul dalam pelaksanaan JPS," kata Rudi dalam keterangannya, Jakarta, Selasa,(7/07/2020)
Program Social Safety Nett/Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan karena adanya pandemi Covid 19.
Di antaranya pemberian bantuan berupa PKH, BPNT / Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang ada di setiap desa dengan dikoordinir Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Bansos Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan munculnya permasalahan di lapangan. Hal ini teridentifikasi dalam hasil audit pada tiga Kabupaten yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
Terdapat KPM ganda / tumpang tindih (duplikasi data), dan penerima yang tidak tepat sasaran, masih terdapat KK yang belum menerima bantuan, dan terdapat keterlambatan penyaluran BLT DD di beberapa desa.
Untuk diketahui, jumlah DTKS di Provinsi Jambi sejumlah 273.131 KK dan BLT DD sejumlah 130.430 KPM. Total penerima bansos di Provinsi Jambi adalah sebanyak 653 ribu keluarga.
Untuk mengatasi data tidak sinkron dan tidak terhubung (missing link) antar institusi penyelenggara bansos diperlukan strategi yang bersifat sistemik dan terpadu untuk rekonsiliasi data dan mengelola manajemen data.
Selain itu, perlu melibatkan Babinsa dan pendamping PKH atau TKSK untuk melakukan verifikasi data usulan calon penerima bansos Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APBDes.
FGD kali ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Provinsi Jambi Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ahmad Bastari, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Agus Sanusi, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Donny Iskandar.
Hadir juga Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supendi, Kasubdit III Tipikor AKBP Ade Dirman, dan Asintel Kejati Jambi, Muhamad Husein Admadja yang juga menjadi narasumber dalam FGD Regional ini.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Jambi, Budidaya, Unsur Forkompimda Provinsi Jambi, Instansi Vertikal Provinsi Jambi dan Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota serta para undangan.*