INDONEWS.ID

  • Rabu, 08/07/2020 18:01 WIB
  • Gelar Rakor Koordinasi di Sulsel, Mendagri Minta Pemda Cairakan Dana Pilkada

  • Oleh :
    • Mancik
Gelar Rakor Koordinasi di Sulsel, Mendagri Minta Pemda Cairakan Dana Pilkada
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Mendukung tahapan Pilkada yang ditetapkan, Pemda perlu segera mencairkan dana hibah untuk penyelenggara pemilu di daerah.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dalam kunjungannya di Sulawesi Selatan mengatakan, Pemda perlu menyelesaikan tanggung jawab berkaitan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada. Terutama bagi daerah yang belum mencairkan hingga 100 persen.

Baca juga : Komite I DPD Tinjau Kesiapan Kota Medan Jelang Pilkada 9 Desember

"Anggaran itu untuk Sulsel relatif, saya sampaikan relatif ya, baik, artinya sesuai dengan prosedur, 5 tahapan rata-rata di atas 40 persen, saya sampaikan tadi seperti di Gowa, KPU dan Bawaslu Daerah, aparat keamananya itu semua sudah 100 persen, jadi tidak ada alasan lagi itu tidak kerja," kata Tito kepada media usai Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (08/07/2020).

Hingga saat ini, kata Tito, masih terdapat daerah yang belum mencairkan danan hibah Pilkada untuk KPUD dan Bawaslu daerah. Ini menjadi masalah karena akan berpengaruh terhadap proses tahapan Pilkada yang sedang berjalan.

Baca juga : Mendagri Minta Aparat Tindak Tegas Pelanggaran Prokotol Kesehatan di Pilkada 2020

Karena itu, ia meminta, kepada seluruh Pemda yang akan melaksanakan Pilkada, segera mencairkan dana tersebut sesuai dengan perjanjian dengan penyelenggara pemilu di daerah masing-masing. Dengan demikian, tahapan Pilkada dapat berjalan dengan lancar.

"Sementara ada beberapa yang aparat keamanannya, KPU/Bawaslunya masih 40-40 seperti Selayar, Nah Luwu Utara Bawaslunya yang di bawah 40 persen, 37 atau 31 tadi saya lihat tadi. Sesuaikan dengan NPHD, tadi udah disepakati seperti itu, dan saya minta sisa realisasi anggarannya itu supaya segera untuk diselesaikan, realisasikan," tutupnya.*

Baca juga : Pilkada Sintang, Maskendari: Saksi TPS Kawal Tuntas Suara Rumpak-Syarifuddin
Artikel Terkait
Komite I DPD Tinjau Kesiapan Kota Medan Jelang Pilkada 9 Desember
Mendagri Minta Aparat Tindak Tegas Pelanggaran Prokotol Kesehatan di Pilkada 2020
Pilkada Sintang, Maskendari: Saksi TPS Kawal Tuntas Suara Rumpak-Syarifuddin
Artikel Terkini
Awarding Innovillage: Wujud Nyata Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Membangkitkan Talenta Digital Masa Depan
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas