Jayapura, INDONEWS.ID - Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Papua, masih menyisahkan masalah. Salah satunya terkait dengan data pemilih yangg akan mengikuti pemilihan pada Desember mendatang.
Mengambil data kependudukan secara manual menjadi pilihan bagi KPUD untuk memperlancar tahapan Pilkada yang sedang berjalan.Tentu, langkah ini berjalan melalui kerja dengan pemerintah daerah setempat.
"Memang ada 1% data yang belum masuk database di kependudukan itu, sebagian besar dari Papua. Nah untuk itu kita minta gunakan data manual yang ada di daerah masing-masing oleh KPUD masing-masing bekerjasama dengan kepala daerah dan nanti akan kita awasi juga dari Provinsi maupun dari Kemendagri agar data-data tersebut yang dipakai dalam rangka untuk pencocokan dan penelitian, saya kira itu," kata Mendagri Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja di Jayapura, Jumat,(10/07/2020) kemarin.
Keberadaan data pemilih dalam Pilkada sangat penting, karena berkaitan dengan hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan calon pemimpin di daerah. Karena itu, persoalan data tersebut harus diselesaikan dengan baik.
Menurutnya, Kemendagri telah menjadi pusat data kependudukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Daerah-daerah yang masih bermsalah dengan data kependudukan atau pemilih, dapat berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri.
"99% data penduduk Indonesia sudah ada didatabase Dukcapil. Ini kita bagikan serahkan kepada KPU pusat, KPU sudah membagikan kepada KPUD Provinsi. KPUD sudah dibelah dibagikan kepada KPUD Kab/Kota. Setelah itu petugas TPS petugas KPU Kab/Kota melaksanakan pencocokan penelitian," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Tito mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemilu di daerah, memastikan tahapan Pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat. Mengingat, pandemi Covid-19 belum berakhir.
Peralatan kesehatan untuk melindungi diri dari serangan virus, kata Tito, haru disiapkan. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang intens dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
"N95 mungkin sulit, Rapid Test mungkin akan sulit. Silahkan hubungi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Pak Safrizal, saya sudah minta berhubungan dengan ketua KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi mana yang kurang cepat kita kirim. Paling lambat 3-4 hari, 2-3 hari asal ada pesawatnya kita kirim ke sini," ungkap Tito.
Mantan Kapolri ini juga mengingatkan kebutuhan dana bagi penyelenggara Pemilu di daerah. Menurutnya, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah mesti harus dilakukan sehingga ada kesepahaman bersama terkait dengan anggaran yang akan digunakan.
Jika anggaran tidak ada, tahapan Pilkada pasti akan terganggu. Karena itu, menurutnya, Pemda perlu mempercepat pencairan dana hibah Pilkada untuk KPUD dan Bawaslu di daerah.
"Kalau nanti merasa kurang kekuatan dasar hukum bila perlu nanti saya koordinasi dengan Menkeu untuk kami keluarkan dasar hukum Permenkeu dan dasar hukum Permendagri untuk menjadi paying hukum supaya bisa melakukan perubahan APBD itu, jadi bisa solusinya ada," tutupnya.*