Jakarta, INDONEWS.ID - Sidang tahunan MPR menjadi agenda wajib yang menjadi hukum kebiasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan sidang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan lembaga -lembaga negara kepada masyarakat.
Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR, secara tegas menyatakan, sidang MPR tahun 2020 mesti menjadi ruang yang tepat menghadirkan pemikiran dan solusi dalam mengatasi wabah Covid-19 dan dampaknya. Masyarakat membutuhkan jalan keluar akibat Covid-19, baik aspek kesehatan maupun ekonomi.
"Kelompok DPD di MPR memandang bahwa situasi bangsa saat ini terkait wabah Covid-19 diharapkan menjadi substansi dalam pidato Pimpinan MPR sekaligus cermin sikap kelembagaan," kata Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Intsiawati Ayus kepada media di Jakarta, Senin,(13/07/2020)
Sidang tahunan MPR ini, jelas Intsiawati Ayus, mengagendakan laporan beberapa lembaga negara, termasuk presiden. Kesempatan ini perlu dimanfaatkan, tidak hanya sebagai agenda rutin kenegaraan.
Namun,ia menegaskan, perlu ada gebrakan yang baru. Setiap lembaga negara perlu memikirkan nasib masyarakat yang lebih besar, terutama selama wabah virus corona berlangsung di Indonesia.
"Sidang Tahunan MPR merupakan salah satu agenda penting ketatanegaraan yang dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya. Urgensi ST MPR adalah untuk mendengarkan laporan kinerja tahunan dari lembaga-lembaga negara, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Intsiawati Ayus menjelaskan, wabah corona menghadirkan dampak sangat luar biasa. Tidak hanya pada sektor kesehatan semata, tetapi juga berpengaruh pada sektor ekonomi masyarakat secara umum.
Masyarakat yang bekerja di rumah selama pandemi, berpengaruh pada segi pendapatan. Penghasilan berkurang secara drastis karena interaksi dengan masyarakat semakin berkurang.
Selain itu, banyak masyarakat yang dirumahkan karena perusahaan yang terkena dampak pandemi. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan solusi, baik jangka panjang maupun jangka pendek kepada warga yang ikut dirugikan selama Covid-19.
Sidang tahunan MPR perlu mengatur secara ketat terkait dengan protokol kesehatan selama sidang berlangsung. Dengan demikian, penyelenggaran agenda kenegaraan tersebut aman dari penularan dari Covid-19.
"Persiapan yang matang dan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan ST MPR dalam pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Kelompok DPD di MPR berharap Pimpinan MPR dapat segera melaksanakan Rapat Gabungan MPR antara Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR untuk membahas persiapan ST MPR tersebut. Mudah-mudahan dalam minggu ini Rapat Gabungan MPR untuk membahas persiapan ST MPR tersebut dapat terlaksana," tutupnya.*