Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, perlu adanya kerja sama Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Hal ini dingatkan oleh Mendagri melihat sebaran kasus Covid-19 yang masih tinggi di beberapa wilayah di Indonesia.
Menurutnya, sistem desentrasi memungkinkan pemerintah daerah mengambil inisiatif melakukan upaya pencegahan terhadap virus corona yang masih ada. Tentu, usaha Pemda dalam hal ini harus melibatkan masyarakat yang lebih luas.
"Di negara demokrasi apalagi desentralisasi seperti Indonesia memerlukan kerja sama antara Pemerinah Pusat, Pemda dan semua elemen masyarakat termasuk semua masyarakat, agar mereka tidak saling menulari dengan prinsip yang sebetulnya kita sudah tahu: pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan sosial,” kata Mendagri saat menghadiri Rakor Kesiapan Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Kalimantan Selatan, Sabtu (18/07/2020).
Pilkada di tengah pandemi Covid-19 menurutnya, menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan aksi koloborasi semua pihak. Selain menyukseskan agenda Pilkada, masyarakat diajak aktif terlibat dalam menekan penyebaran wabah Covid-19.
"Pilkada ini harus kita jadikan momentum untuk bisa menekan Covid-19, Covid-19 ini adalah pandemi, penularan, namanya penularan itu terjadi di antara masyarakat, maka puncaknya adalah bagaimana mengendalikan masyarakat supaya tidak saling menulari,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, mantan Kapolri ini meminta, momentum Pilkada tidak hanya dijadikan sebagai ruang demokrasi memilih pemimpin baru di daerah. Tetapi, ini menjadi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menyelesaikan wabah virus corona serta dampak sosialnya.
"Nah momentum Pilkada adalah momentum yang bisa menggerakkan seluruh kontestan termasuk kepala daerah yang bertanding nanti, 270 wilayah, termasuk di Kalsel ini 9 di antaranya adalah pemilihan tingkat provinsi, kota/kabupaten ada 8, ini semua bergerak maksimal, maka tema yang diangkat adalah peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” jelas Mendagri.
Dengan berkolaborasi bersama untuk menekan penularan Covid-19 terutama dalam momentum Pilkada, diharapkan Covid-19 dapat ditangai secara efektif. Terlebih, pelaksanaan setiap tahapan dengan protokol kesehatan telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan KPU maupun Peraturan Bawaslu.*