Jambi, INDONEWS.ID - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Rudy M. Harahap menjadi salah satu narasumber pada acara Focus Group Discussion (FGD) Pemulihan Ekonomi Provinsi Jambi dengan judul “Upaya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020.”
Acara FGD tersebut diselenggarakan di Ruang Kajalangko Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, Bayu Martanto, Senin (10/8/2020).
Peserta FGD terdiri dari instansi vertikal yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemulihan ekonomi dan pencegahan penyebaran Covid-19.
Dalam paparannya, Rudy menyampaikan bahwa dalam pemulihan ekonomi nasional pemerintah harus mengembangkan sistem benefit sosial, di antaranya dengan mengintegrasikan sistem sosial dan sistem perpajakan.
"Sudah saatnya kita mengintegrasikan kedua sistem ini dalam situasi krisis Pandemi Covid-19," tambahnya.
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah telah menyebabkan terjadinya pengurangan tenaga kerja, baik yang bersifat permanen (PHK), maupun temporer (dirumahkan sesuai dengan kebijakan perusahaan/tempat kerja).
Secara mikro, dampak langsung Pandemi Covid-19 juga dirasakan para pekerja yang bekerja pada sektor informal.
Mempertimbangkan hal ini, pemerintah menetapkan untuk menyeimbangkan aktivitas perekonomian dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga tetap dapat menekan penyebaran wabah Covid-19 atau yang biasa disebut dengan kondisi New Normal.
Penyelenggaraan FGD tersebut bertujuan untuk berbagi informasi perkembangan program kerja dan mendiskusikan kendala yang dihadapi dan mengembangkan rekomendasi atau strategi kebijakan dari instansi terkait dalam rangka mendorong sektor ekonomi.
Hal ini sesuai dengan program Pemerintah, yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Jambi ke depan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BI Jambi Bayu menyatakan upaya pemulihan ekonomi oleh Perwakilan BI Provinsi Jambi adalah dengan menggelar Jambi Syariah Expo, pengembangan klaster UMKM, dan pengembangan industri kreatif.
"Hal ini menjadi salah satu tupoksi BI dalam rangka mengembangkan ekonomi daerah untuk stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujarnya.
Turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Kanwil DJPB Jambi, Kepala OJK Provinsi Jambi, Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala BPJS Provinsi Jambi, dan profesor dari Universitas Jambi.*