Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan khusus kepada segenap jajaran Kemendagri, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tentang penanganan Covid-19.
Mendagri menjelaskan perlu melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan kemendagri, BNPP termasuk IPDN, karena dari data-data yang ada di Gugus Tugas Covid-19, maupun yang di media, terdapat cluster-cluster penularan baru di perkantoran dan juga di lembaga pendidikan.
"Untuk itu tolong rekan-rekan Eselon I ataupun pejabat lainnya, yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengelola komponen masing-masing, agar betul-betul bisa secara konsisten dan terus-menerus melakukan langkah-langkah pencegahan dan penularan Covid-19 di lingkungan kerja kita, baik di kantor Kemendagri, BNPP, maupun IPDN” kata Tito dalam dalam acara Coffee Morning bertempat di RSU Gedung A Kemendagri, Jakarta, Senin (31/8/2020).
Mendagri tidak henti-hentinya memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya, baik lingkup Kemendagri, BNPP, maupun IPDN untuk secara masing-masing memberikan informasi dan edukasi kepada jajaran dibawahnya tentang bahaya dari Covid-19, baik penularannya, medianya, dan cara penanganannya.
"Yang paling penting bagi saya adalah tolong ini disosialisasikan kepada jajaran di bawah masing-masing, agar seluruh ASN di lingkup Kemendagri, BNPP, dan IPDN mengerti apa itu Covid-19. Sebagai niningcontoh sebetulnya kalau disampaikan tentang masker, mencuci tangan dengan sabun dan bahan pelarut lemak sebagainya, jaga jarak itu bisa disampaikan ke bawah, kalau ada rekan-rekan bisa menambahkan juga silahkan dari literatur-literatur yang ada tentang Covid-19” ujarnya.
Mendagri juga menanggapi adanya pertanyaan berbagai pihak, ini di Kemendagri dalam menjelaskan terkait Covid-19, baik di internal Kemendagri maupun kepada jajaran Pemda seperti dokter.
Ia pun menjelaskan bahwa hal tersebut sangat penting, karena dalam pemerintahan penting bagi pengambil kebijakan publik, kepala daerah adalah pengambil kebijakan publik, pejabat di Lingkup Kemendagri, BNPP, dan IPDN adalah pengambil kebijakan publik dengan adanya otoritas atau kewenangan yang dimiliki maka setiap pengambil kebijakan publik sebelum mengambil kebijakan yang akan mempengaruhi publik, wajib untuk mengetahui permasalahannya dari penanganan Covid-19.
"Bukan, kita bukan menjadi dokter, dalam pemerintahan ini kita adalah pengambil kebijakan publik, kepala daerah adalah pengambil kebijakan publik, pejabat adalah pengambil kebijakan publik sesuai otoritas atau kewenangan yang kita miliki. Setiap pengambil kebijakan publik sebelum mengambil kebijakan yang akan mempengaruhi publik wajib untuk mengetahui permasalahannya, semakin banyak, makin detil kita tahu permasalahan itu akan semakin baik,sehingga keputusan atau pengambilan kebijakan publiknya akan tepat, saat problema Covid-19.
Oleh karena itu, saya sarankan agar sebanyak-banyaknya kita tahu tentang Covid-19, melalui sumber- sumber terbuka dari internet banyak sekali, asal ada kemauan kita untuk belajar”, terangnya.
Ia pun lebih lanjut menjelaskan pemahaman apa itu Covid-19, kelemahan, cara penularan dan penanganannya. Semua harus dipahami oleh seluruh pengambil kebijakan publik, termasuk bertanya kepada ahli-ahlinya.
"Silahkan kalau seandainya rekan-rekan yang ahli memberitahukan kepada jajarannya, supaya ketika mengambil kebijakan yang mempengaruhi publik kita benar-benar paham. Itulah saya kira esensi dari ilmu pemerintahan, maka ada studi khusus tentang public policy, dan itu saya kira bagian dari ilmu pemerintahan, ilmu pemerintahan adalah ilmu untuk menjadi Pemerintah, Pemerintah itu mengambil kebijakan terhadap rakyat, sehingga perlu memahami lintas ilmu, tidak harus menjadi ahlinya”, ungkapnya.
Ia juga berdoa dan berharap agar seluruh jajaran Kemendagri, BNPP, IPDN beserta keluarganya berada dalam keadaan sehat wal`afiat.
Acara Coffee Morning tersebut, dihadiri seluruh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendagri, Para staf Ahli Mendagri, Para Staf Khusus Mendagri, Sekretaris BNPP dan Para Deputi, serta Rektor IPDN dan Pembantu Rektor melalui Zoom Meeting.