INDONEWS.ID

  • Sabtu, 12/09/2020 18:05 WIB
  • PDIP Tolak Keras Keputusan Anies Berlakukan PSBB Total

  • Oleh :
    • Ronald
PDIP Tolak Keras Keputusan Anies Berlakukan PSBB Total
Gubernur DKI Anies Baswedan (Foto : istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan sikap menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total. Anies diminta membatalkan keputusan tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak ketika dikonfirmasi membenarkan fraksinya secara tegas menolak keputusan Anies. PSBB total dinilai dapat menghentikan semua aktivitas masyarakat. Selain itu akan memperburuk kondisi masyarakat kecil yang terpuruk oleh kebijakan PSBB pertama.

Baca juga : Tegas! FX Rudy Usulkan PDIP Harus Berani Jadi Oposisi

"Betul, hentikan dan batalkan rencana PSBB total oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," ujar Gilbert seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).

Gembong menuding ada motif politik dalam kebijakan Anies dan menyebut PSBB total akan jadi pukulan keras bagi masyarakat kecil yang sudah terpuruk sejak pandemi corona muncul di Indonesia.

Selain itu, dia juga menilai rencana kebijakan PSBB total memunculkan kontroversi tentang spekulasi yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, dalam kondisi saat ini Anies Baswedan harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan.

Kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara pencegahan Covid 19 dan ekonomi dianggap lebih mencerminkan sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai politikus.

"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain di balik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," ucapnya.
 
Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan lebih menentukan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Dia menilai Pemprov DKI belum berhasil memastikan kedisiplinan saat penerapan PSBB jilid pertama, sehingga kembali menerapkan PSBB tidak akan memperbaiki faktor kesehatan, sementara biaya sosial masyarakat semakin meningkat.

"Selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta," pungkasnya. (rnl)

Artikel Terkait
Tegas! FX Rudy Usulkan PDIP Harus Berani Jadi Oposisi
Tak Terima Disebut Kalah di Kandang Banteng, Ganjar: PDIP Masih Tinggi
Klaim Punya Bukti Materil, Sekjen PDIP Sebut Kecurangan di Pilpres 2024 Didesain dari Hulu ke Hilir
Artikel Terkini
KPKNL mulai Cium Aroma Busuk di Bank Indonesia
Akses Jalan Darat Terbuka, Pemerintah Kerahkan Distribusi Logistik ke Desa Kadundung
Elit Demokrat Ardy Mbalembout Mengutuk Keras Aksi Penyerangan Mahasiswa Saat Berdoa di Tangsel
Penutupan Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Bagian dari Strategi Bisnis untuk Fokus pada Lini Penjualan
Presiden Jokowi Masih Kaji Calon Pansel KPK yang Sesuai Harapan Masyarakat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas