Jakarta, INDONEWS.ID - Siapa yang menyangka bahwa pengambilan keputusan PSBB total di DKI Jakarta yang dikeluarkan pada pertengahan pekan ini ternyata belum mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM yang bertajuk `PSBB Lagi?, pada Sabtu (12/9/2020).
Dalam diskusi tersebut, Bima Arya mengungkapkan bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total belum sepenuhnya direstui. Dia menyampaikan bahwa Anies masih harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
Bima menjelaskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat melakukan rapat virtual bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta pejabat di kawasan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek). Rapat saat itu membahas koordinasi terkait rencana penerapan PSBB di DKI Jakarta.
"Jadi kemarin itu Mas Anies mengajak kita kepada Bodebek bersama Gubernur Jawa Barat Kang Emil untuk rapat online. Mas Anies awalnya menceritakan Jakarta sudah darurat dan Mas Anies bilang harus injak rem. Dan Mas Anies minta masukan kita semua, kita sampaikan kondisi kita juga gawat dan kita ingin berkoordinasi, tetapi kita tanya lebih lanjut PSBBnya seperti apa?," jelas Bima menceritakan perbincangannya dengan Anies dalam diskusi virtual yang digelar Populi Center dan Smart FM, Sabtu (12/9/2020).
Bima menjelaskan, kebijakan PSBB total yang akan dilakukan oleh Jakarta hingga saat ini masih terus dikoordinasikan. Menurut dia, pemerintah pusat ingin pelaksanaan teknis di lapangan berjalan secara harmonis.
"Mas Anies bilang Gubernur Jakarta masih harus rapat dengan pemerintah pusat hari Sabtu ini (12/9/2020). Jadi yang saya tangkap ada yang belum selesai, jadi ada yang belum selesai dalam hal teknis dengan pemerintah pusat," ungkap Bima.
Masih dalam diskusi, pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio meyakini kebijakan PSBB total DKI Jakarta merupakan perintah dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Agus mengamati sebelum Anies mengumumkan PSBB, Presiden Jokowi sempat mengatakan kesehatan hal yang lebih penting.
"Kemarin Gubernur DKI bilang PSBB lockdown itu sebetulnya bukan dari Gubernur sendiri pasti itu pemerintah Presiden. Karena habis rapat kabinet, Presiden mengatakan kesehatan lebih penting, sudah berbalik lagi. Nah sekarang dihajar habis-habisan oleh kabinet, hal ini tidak beres. Harusnya semua saling mendukung," kata Agus.
Menurut Agus, tidak mungkin seorang kepala daerah membuat kebijakan PSBB tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Ia menyakini keputusan Anies adalah permintaan Jokowi.
"Saya yakin beliau dipanggil Presiden, saya tidak tahu, tapi saya yakin, Misalnya Wali Kota Bogor memutuskan sendiri tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat, suatu hal yang tidak mungkin. Jadi saya yakin Presiden maunya melalui Gubernur," ujar Agus.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menerapkan kembali kebijakan PSBB total. Berbeda dengan PSBB transisi, PSBB yang dimaksud sama seperti PSBB yang dilakukan diawal ketika muncul pertama kali.
"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik," kata Anies dalam konferensi pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) malam. (rnl)