Jakarta, INDONEWS.ID - Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan wartawan tidak boleh mengalami intimidasi dan kekerasan saat meliput. Ia menegaskan kerja wartawan dilindungi undang-undang.
Hal itu dikatakan Supardji merespon tindakan aparat kepolisian yang melakukan kekerasan dan intimidasi bahkan penangkapan terhadap sejumlah wartawan saat meliput demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah kota di Indonesia, Kamis (8/10) lalu.
"Wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Maka, kekerasan kepada wartawan sangat disayangkan," kata Suparji dalam siaran persnya pada Jumat (09/10/2020).
Ia juga menegaskan bahwa intimidasi kepada wartawan bertententangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Wartawan, kata dia, memiliki hak untuk menjalankan kerja jurnalistik.
"Penangkapan sangat bertentangan dengan hukum dan HAM. Terlebih ini dilakukan oleh Polisi. Seharusnya Polisi bisa membedakan mana wartawan dan mana peserta demo," paparnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan agar polisi melakukan evaluasi dalam mengamankan kegiatan aksi. Jangan sampai, kata dia, wartawan yang dilindungi undang-undang justru menjadi korban.
"Wartawan yang ditangkap harus segera dibebaskan dan polisi perlu melakukan evaluasi," tutup Suparji.*