INDONEWS.ID

  • Selasa, 03/11/2020 17:01 WIB
  • Pasca Pernyataaan Macron, Wamenlu: Pemerintah RI Tak akan Boikot Produk Prancis

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Pasca Pernyataaan Macron, Wamenlu: Pemerintah RI Tak akan Boikot Produk Prancis
Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan memperkeruh kondisi dengan memboikot produk-produk dari Prancis, pasca Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat pernyataaan kontroversial soal Muslim beberapa waktu lalu.

Sebelumnya muncul seruan boikot yang dilakukan sebagian elemen masyarakat terhadap produk asal Prancis di Indonesia. Mereka menganggap Macron menyinggung martabat agama Islam. Bahkan pemerintah negara-negara di Timur Tengah sudah menyatakan soal boikot ini.

Baca juga : Perkuat Sektor Jasa Keuangan, OJK dan OIKN Menandatangani Rencana Pembangunan Kantor di Nusantara

"Pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan atau membahas hal tadi karena memang hal ini malah akan memperkeruh kondisi," kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar dalam wawancara `Profit` mengutip CNBC pada Selasa (3/11/2020).

Mahendra menjelaskan jika kini cukup sulit membedakan sebuah produk muncul dari negara mana. "Kalau mau realistis membedakan satu produk dari negara A dan negara B hampir tidak mungkin ya," imbuhnya.

Baca juga : Pakar Apresiasi Evakuasi WNI dari Afghanistan oleh Pemerintah RI

"Contohnya ada sejumlah produk yang ada di Indonesia, katakan dari segi merek dan paten dari suatu negara tertentu, tapi kemudian bagaimana kalau itu investasi dan proses produksinya justru sudah dilakukan di Indonesia," tambahnya.

"Kita saat ini justru ingin meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi langkah-langkah seperti itu tidak dilakukan pemerintah," katanya.

Baca juga : Dua Alasan Pemerintah RI Tidak Lakukan Tindakan Keras Terhadap Dubes Palestina

Mahendra juga mengatakan pemerintah Indonesia sedang tidak dalam proses menarik Duta Besar RI untuk Prancis kembali ke Tanah Air. Menurutnya, keberadaan diplomasi dan hubungan komunikasi tetap harus dijaga, apalagi dalam kondisi seperti ini.

"Jangan justru mempersulit dengan tidak adanya komunikasi dan hubungan diplomasi. Jadi kami tidak mempertimbangkan opsi itu," paparnya.

Namun di sisi lain, Pemerintah Indonesia tetap dengan tegas tidak dapat menerima pernyataan Presiden Macron mengenai agama Islam dan Muslim.

"Indonesia benar-benar tidak dapat menerima pernyataan yang jelas menyinggung... Kita tidak dapat menerima satu pernyataan yang tidak menunjukkan toleransi beragama yang berbeda," katanya.

Pemerintah Indonesia juga menunggu respon dari Prancis mengenai hal ini, dengan tetap menjaga hubungan antar negara dengan baik, menurut Mahenra.

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sempat memanggil Duta Besar Perancis untuk RI, Olivier Chambard untuk mengkomunikasikan masalah ini dengan Prancis.*

 

Artikel Terkait
Perkuat Sektor Jasa Keuangan, OJK dan OIKN Menandatangani Rencana Pembangunan Kantor di Nusantara
Pakar Apresiasi Evakuasi WNI dari Afghanistan oleh Pemerintah RI
Dua Alasan Pemerintah RI Tidak Lakukan Tindakan Keras Terhadap Dubes Palestina
Artikel Terkini
Awarding Innovillage: Wujud Nyata Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Membangkitkan Talenta Digital Masa Depan
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas