INDONEWS.ID

  • Rabu, 04/11/2020 08:01 WIB
  • Mendagri Tito Ajak Forum Kerukunan Umat Beragama Jaga Kemajemukan Indonesia

  • Oleh :
    • Mancik
Mendagri Tito Ajak Forum Kerukunan Umat Beragama Jaga Kemajemukan Indonesia
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menjaga kemajemukan bangsa Indonesia. Hal ini penting sebagai kekuatan dalam merawat persatuan bangsa.

Tito mengingatkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terkait dengan kondisi politik beberapa hari terakhir semakin memanas. Situasi tersebut perlu disikapi secara bijak oleh tokoh bangsa sehingga tidak terjebak dalam masalah yang tidak diinginkan bersama di Indonesia.

Baca juga : Mendagri Tito Lantik Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh Jadi Pj Gubernur Sulsel

"Indonesia di tengah dinamika global ini adalah bagian dari dinamika itu sendiri, baik itu dinamika politik, ekonomi, sosial global, budaya, yang sekarang membentuk arus yang disebut globalisasi, dimana dunia adalah kampung kecil, global village yang dengan mudah bisa terkoneksi dengan adanya kemajuan cepat revolusi dalam teknologi informasi yang merupakan revolusi yang merubah gelombang ke tiga urusan manusia, teknologi transformasi dan komunikasi," kata Tito dalam acara Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bertajuk `Peningkatan dan Penguatan Peran Pemda dalam Pemberdayaan FKUB` yang digelar secara virtual di Hotel Aston Kartika, di Jakarta, Selasa (3/11/2020) kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Tito menegaskan kembali pentingnya merawat kerukunan hidup beragama di Indonesia. Sebab betapa mahalnya kerukunan keagamaan ketika terjadi konflik yang dilatarbelakangi unsur keagamaan.

Baca juga : Mendagri Tekankan Perlunya Saling Percaya dalam Kerja Sama KPPU dan Kemendagri

"Nah oleh karena itu, saya melihat bahwa hanya sekedar mengingatkan bahwa kerukunan beragama itu harus kita rawat, itu poin terpenting. Kerukunan ini harus kita rawat, jangan sesuatu yang take for granted dan kita menghadapi problema yang sangat dinamis saat ini, ada demokratisasi yang membuat ruang kebebasan lebih luas, orang bebas menyampaikan pendapat, orang bebas menangkap derasnya arus ideologi-ideologi yang mungkin tidak paralel dengan ideologi Pancasila," katanya.

Menurut Mendagri, FKUB memiliki peran penting dalam melakukan upaya-upaya preventif mencegah munculnya benih-benih konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memperkuat kemajemukan Indonesia. Perlu adanya langkah dialog untuk memperkuat kerukunan sosial di masyarakat.

Baca juga : Sinergi dan Kolaborasi dalam Menjalankan Tugas, Menteri ATR/BPN Kunjungi Mendagri Tito Karnavian

"Saya melihat bahwa FKUB memegang peranan yang sangat penting, karena FKUB merupakan suatu forum koordinatif antar agama yang memang sudah keniscayaan. Nah ini yang perlu kita dorong terus menerus agar FKUB ini tidak pasif tapi lebih proaktif, proaktif untuk mendeteksi. Proaktif untuk melakukan pemetaan potensi gangguan," ujarnya.

Ia juga mendorong FKUB proaktif untuk mencari solusi dan mediasi. Meredam sambil membangun nilai-nilai kerukunan. Termasuk menggaungkan implementasi nilai local wisdom yang telah dimiliki bangsa ini.

Kearitan lokal yang sudah diwarisi dan ditemukan oleh pendiri bangsa ini, yaitu Pancasila. Sehingga Pancasila jadi solusi. Pun soal demokrasi, harus juga mengarah kepada demokrasi yang Pancasila.

"Dalam rangka memperkuat FKUB ini kita melihat dari segi kelembagaan hanya tinggal 4 kabupaten atau kota yang belum memiliki FKUB, yaitu di kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten pesisiran Selatan. Saya minta tolong kepada kepala dinas kantor agama, nanti saya juga akan berbicara dengan bapak Gubernur Sumbar, ini tolong yang dua (kabupaten) ini kalau memang belum, mudah-mudahan data saya salah, kalau belum ini segera tetap dibentuk. Kemudian kita lihat di Papua juga ada dua, yaitu Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Nduga, ini juga perlu untuk segera dibentuk lembaganya," katanya.

Sebab, kata Mendagri kalau lembaganya belum terbentuk bagaimana mau kerja mendeteksi potensi konflik dan menjaga kerukunan. Jadi lembaganya dulu harus ada. Jika lembaganya sudah ada, baru memikirkan bagaimana mesin lembaga itu bisa bergerak.

"Mesin ini bisa bergerak otomatis daerah yang utama itu adalah keinginan kemauan dan komitmen dari para pengurusnya. Memilih pengurus yang tepat dalam arti memiliki komitmen terhadap NKRI, Pancasila, kerukunan, dan lain-lain. Jangan sampai FKUB dibajak oleh mereka yang intoleran, itu yang penting," tutupnya.*

 

Artikel Terkait
Mendagri Tito Lantik Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh Jadi Pj Gubernur Sulsel
Mendagri Tekankan Perlunya Saling Percaya dalam Kerja Sama KPPU dan Kemendagri
Sinergi dan Kolaborasi dalam Menjalankan Tugas, Menteri ATR/BPN Kunjungi Mendagri Tito Karnavian
Artikel Terkini
Saksikan Pekan Gawai Dayak Kalbar, Ratusan Warga Malaysia Serbu PLBN Aruk
Buka WWF ke-10, Presiden Jokowi Berharap Bisa Ciptakan Kepastian Distribusi Air Bersih
Realisasikan Investasi di Indonesia, Menko Airlangga Harapkan Lotte Chemical Dapat Menjadi Stimulus Pembangunan Industri Petrokimia Hilir Lokal
Macet, Menteri AHY Memilih Jalan Kaki ke Acara Pembukaan WWF
Pj Bupati Maybrat Hadiri Festival BENLAK 2024, Peringati Hari Jadi ke-17 Minahasa Tenggara
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas