Washington DC, INDONEWS.ID -- Ketika Joe Biden resmi mengumumkan bahwa ia akan ikut serta dalam pemilihan presiden AS 2020, dia menegaskan bahwa ia berpegang pada dua hal ini yaitu kelompok pekerja yang `membangun negeri` itu dan nilai-nilai yang dapat menjembatani perbedaan.
Ketika AS tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pandemi virus corona hingga ketidakadilan rasial, Biden menawarkan untuk membangun kesempatan ekonomi yang baru untuk kelompok pekerja, mengembalikan perlindungan lingkungan dan hak layanan kesehatan, serta aliansi internasional.
Berikut adalah delapan isu utama yang menjadi fokus presiden terpilih seperti dilansir dari BBCIndonesia.com.
Virus corona: Program tes Covid dan pelacakan kontak
Pendekatan Biden dalam menangani wabah Covid-19 merupakan tantangan di depan mata dan yang paling mendesak bagi AS. Tantangan tersebut yaitu menyediakan tes gratis bagi semua warga dan merekrut 100.000 orang untuk mempersiapkan program pelacakan kontak secara nasional.
Biden mengatakan ia ingin membangun setidaknya 10 pusat pengetesan di tiap negara bagian, meminta tiap lembaga federal untuk mengerahkan sumber dayanya, dan memberikan panduan nasional yang lebih tegas dengan meminta pendapat para pakar. Biden menyatakan semua gubernur harus mewajibkan penggunaan masker.
Dalam pidato pertamanya setelah dinyatakan memenangi pemilu pada Minggu (08/11), Biden mengatakan, "Pada hari Senin, saya akan menunjuk sekelompok ilmuwan dan ahli terkemuka sebagai penasihat transisi untuk membantu mengambil rencana Biden-Harris dalam menangani Covid dan akan menjadikannya sebagai panduan yang akan dimulai pada 20 Januari 2021."
Isu ras: Reformasi peradilan pidana, hibah untuk komunitas minoritas
Menanggapi aksi unjuk rasa isu rasial di AS tahun ini, Biden menyatakan ia percaya rasisme memang terjadi di negara itu dan harus ditangani melalui program ekonomi dan sosial yang menyeluruh untuk mendukung kelompok minoritas.
Pilar dari program "membangun kembali" yang diajukan Biden adalah menciptakan sokongan usaha bagi kelompok minoritas melalui dana investasi US$30 miliar.
Dalam hal peradilan pidana, Biden telah berubah dari posisi "keras terhadap kejahatan" yang banyak dikritik pada tahun 1990-an. Kini Biden mengusulkan kebijakan untuk mengurangi penahanan, mengatasi perbedaan ras, gender, dan pendapatan dalam sistem peradilan, serta merehabilitasi tahanan yang dibebaskan.
Biden akan mengadakan program hibah senilai US$20 miliar untuk memberi insentif kepada semua negara bagian agar berinvestasi dalam upaya pengurangan penahanan, menghapus hukuman minimum wajib, mendekriminalisasi ganja dan menghapus hukuman kasus ganja, serta mengakhiri hukuman mati.
Namun, Biden menolak seruan untuk memangkas anggaran kepolisian. Ia mengatakan seharusnya yang dilakukan adalah penganggaran berdasarkan pemenuhan standar kinerja.
Biden berpendapat bahwa sejumlah dana untuk polisi harus dialihkan ke layanan sosial seperti kesehatan mental, dan ia mengusulkan investasi US$300 juta ke dalam program kepolisian komunitas.
Imigrasi: Batalkan Kebijakan Trump
Dalam 100 hari pertamanya menjabat presiden, Biden berjanji akan mengubah kebijakan-kebijakan Trump yang memisahkan para orangtua dari anak-anak mereka di perbatasan AS dengan Meksiko, mencabut batasan jumlah permohonan suaka serta mengakhiri larangan perjalanan dari beberapa negara yang penduduknya mayoritas Muslim.
Joe Biden juga berjanji untuk melindungi orang-orang yang dibawa secara ilegal ke AS saat masih anak-anak dan diizinkan untuk tinggal di bawah kebijakan era Obama - serta memastikan mereka berhak mendapat bantuan mahasiswa.
Politik Luar Negeri: Memperbaiki reputasi Amerika dan menghadapi China
Biden menyatakan bahwa sebagai presiden, dirinya akan fokus pada topik-topik nasional terlebih dahulu. Meskipun demikian, tidak berarti nilai-nilai Biden tentang kebijakan luar negeri telah bergeser dari multilateralisme dan keterlibatan di panggung dunia, yang berlawanan dengan kebijakan isolasionis Trump.
Biden juga berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan sekutu-sekutu AS, terutama dengan aliansi NATO, yang berulang kali diancam akan dipangkas dananya oleh Trump.
Mantan wakil presiden ini juga mengatakan China harus dimintai pertanggungjawaban atas praktik-praktik perdagangan yang tidak adil.
Namun alih-alih memberlakukan tarif sepihak, Biden mengusulkan koalisi internasional dengan negara-negara demokrasi lain yang "tidak dapat diabaikan" oleh China. Meskipun tak jelas, apa makna pernyataan tersebut.
Perubahan iklim: Bergabung kembali dengan kesepakatan global
Biden menyebut perubahan iklim sebagai ancaman nyata, dan mengatakan ia akan mengerahkan seluruh dunia untuk bertindak lebih cepat dalam mengendalikan emisi dengan bergabung kembali dengan Kesepakatan Iklim Paris.
Perjanjian tersebut, yang ditarik oleh Donald Trump, membuat AS berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 28% pada tahun 2025, berdasarkan level tahun 2005.
Meskipun ia tidak ikut dalam Green New Deal - paket kebijakan iklim dan lapangan pekerjaan yang diajukan oleh sayap kiri partainya - Biden mengusulkan investasi federal senilai US$1,7 triliun dalam penelitian teknologi hijau, beberapa di antaranya tumpang tindih dengan pendanaan dalam rencana ekonominya, untuk dibelanjakan selama 10 tahun ke depan.
Biden juga menargetkan AS mencapai nol emisi pada 2050 - komitmen yang dibuat oleh lebih dari 60 negara lain tahun lalu.
China dan India, dua penghasil emisi karbon terbesar lainnya, belum ikut dalam perjanjian ini. Investasi tersebut sesuai dengan rencana ekonominya untuk menciptakan lapangan kerja dalam pembuatan produk "energi hijau".
Kesehatan: Melanjutkan Obamacare
Biden menyatakan ia ingin melanjutkan skema asuransi kesehatan publik pada masa ia menjadi wakil Presiden Barack Obama, dan berencana mengasuransikan sekitar 97% orang Amerika.
Biden juga berjanji untuk memberikan pilihan bagi semua warga Amerika untuk mendaftar dalam opsi asuransi kesehatan publik yang mirip dengan Medicare, yang memberikan tunjangan medis kepada lansia serta menurunkan usia kelayakan untuk Medicare dari 65 menjadi 60 tahun. Diperkirakan rencana Biden ini akan menelan biaya US$2,25 triliun selama 10 tahun.
Pekerjaan dan isu ekonomi: Menaikkan upah minimum dan investasi pada program energi hijau
Untuk mengatasi dampak langsung krisis virus corona, Biden berjanji untuk menggelontorkan "berapa pun yang diperlukan" untuk memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan meningkatkan pemberian uang tunai langsung kepada sejumlah keluarga.
Di antara usulan bantuan terdapat tambahan US$200 dalam bentuk pembayaran Jaminan Sosial per bulan, membatalkan pemotongan pajak era Trump, dan `pemutihan` utang mahasiswa sebesar US$10.000.
Kebijakan ekonomi Biden yang lebih luas, bertajuk "Membangun Kembali Lebih Baik" (Build Back Better), bertujuan untuk melayani dua kelompok pemilih yang secara tradisional mendukung Demokrat - kaum muda dan pekerja kerah biru.
Ia mendukung kenaikan upah minimum federal menjadi US$15 per jam - standar yang populer di kalangan anak muda. Biden juga merencanakan investasi US$2 triliun dalam program energi hijau, dengan alasan bahwa mendorong manufaktur ramah lingkungan dapat membantu pekerja yang melakukan sebagian besar pekerjaan tersebut.
Ada pula ikrar untuk mengucurkan dana federal sebesar US$400 miliar untuk membeli barang-barang buatan AS, serta komitmen untuk menegakkan undang-undang `Membeli Produk AS` dalam proyek baru di bidang transportasi.
Biden sebelumnya dikritik karena mendukung Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (Nafta), yang dinilai sejumlah kalangan melepas lapangan pekerjaan ke luar negeri.
Rencana 2020 Biden menyerukan agar pemerintah federal berinvestasi sebesar US$300 miliar pada bahan-bahan, layanan, riset, dan teknologi buatan AS.
Pendidikan: Pra-sekolah universal, perluasan perguruan tinggi gratis
Biden mendukung sejumlah besar kebijakan pendidikan yang jadi populer dalam internal partai - pengampunan utang mahasiswa, perluasan perguruan tinggi bebas biaya kuliah, dan akses universal tingkat prasekolah. Ini akan dibayar menggunakan dana yang diperoleh kembali dari penarikan pemotongan pajak era Trump. (BBCIndonesia)