INDONEWS.ID

  • Jum'at, 05/02/2021 19:59 WIB
  • KPK Eksekusi Putusan MA Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin

  • Oleh :
    • Ronald
KPK Eksekusi Putusan MA Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin
Eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka kasus proyek Hambalang. (Foto : ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi putusan hukum Anas Urbaningrum, eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. 

"Tim Jaksa Eksekusi KPK, Rabu kemarin, telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Anas Urbaningrum," kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima, Jumat (5/2).

Baca juga : Sebut TWK KPK Amburadul dan Bias, Rizal Ramli Minta Menteri Tjahjo Bertanggung Jawab

Ali mengatakan, Anas Urbaningrum yang menjadi terpidana kasus korupsi proyek Hambalang akan menjalani pidana penjara delapan tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.

Dia juga diwajibkan membayar denda pidana Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama tiga bulan.

Baca juga : Dikabarkan Tak Lolos TWK, Sosok Ini Pimpin Tim KPK OTT Bupati Nganjuk

Dalam putusan, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 dan USD 5.261.070 maksimal satu bulan usai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila tak dibayar, maka harta benda milik Anas akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Sementara jika harta bendanya tak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Anas mesti menjalani pidana tambahan selama dua tahun.

Baca juga : TWK Alih Status KPK Menjadi ASN Dinilai Wajar dan Tidak Perlu Diragukan

"Ditambah dengan pidana lain yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok," kata Fikri. 

Selain itu, KPK juga akan segera melakukan penagihan baik denda maupun uang pengganti dari terpidana sebagai aset recovery dari tindak pidana korupsi untuk pemasukan bagi kas negara. (rnl)

Artikel Terkait
Sebut TWK KPK Amburadul dan Bias, Rizal Ramli Minta Menteri Tjahjo Bertanggung Jawab
Dikabarkan Tak Lolos TWK, Sosok Ini Pimpin Tim KPK OTT Bupati Nganjuk
TWK Alih Status KPK Menjadi ASN Dinilai Wajar dan Tidak Perlu Diragukan
Artikel Terkini
TNI AL Tingkatkan Diplomasi Melalui ANCM
Kasal Terima Pelaporan Korps Kenkat 14 Pati TNI AL
Bamsoet: Tindak Aksi Premanisme Debt Collector dan Beri Saksi Berat Perusahaan Leasing
DAAI TV Gelar Idul Fitri Bersama Wapres Ma`ruf Amin dan Penyanyi Sulis
Idul Fitri, Wasekjen MUI: Umat Wajib Iman, Aman dan Imun
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas