Jakarta, INDONEWS.ID -- Situasi di Yangoon, Myanmar semakin memprihatinkan saat masyarakat melakukan demontrasi terkait penentangan terhadap milter yang melakukan kudeta.
Polisi dan militer dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi yang memakan korban tersebut.
Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, melihat situasi demikian, negara-negara ASEAN tidak dapat berbuat banyak. Hal tersebut mengingat prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara anggota.
Meski demikian, pemerintah Indonesia melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan keprihatinannya dan mengharapkan penyelesaian damai yang mengedepankan dialog.
“Tentu ini (pernyataan pemerintah Indonesia tersebut, red.) jauh dari cukup agar kekerasan di Myanmar tidak terus berlanjut,” ujar Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (10/2).
Oleh karena itu, kata Hikmahanto, Indonesia sebagai sahabat Myanmar perlu melakukan upaya lebih dalam untuk meredakan kekerasan yang mungkin bereskalasi.
“Salah satunya adalah pemerintah Indonesia perlu melakukan backdoor diplomacy. Diplomasi yang tidak menggunakan saluran formal, melainkan pendekatan informal melalui tokoh-tokoh berpengaruh di kedua negara,” ujarnya.
Indonesia, menurut Hikmahanto, perlu menyampaikan ke Myanmar bahwa di era saat ini penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sudah tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat internasional.
“Penggunaan kekerasan dapat berujung pada pelanggaran HAM berat dan para pemimpinya akan dimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana internasional,” katanya.
Bahkan, lebih lanjut, bila kekerasan berlanjut bukannya tidak mungkin masyarakat internasional dibawah naungan PBB melakukan intervensi bersenjata. Intervensi ini disebut sebagai Responsibility to Protect.
“Terlebih lagi penggunaan kekerasan akan berdampak pada perekonomian Myanmar yang sudah berkembang pesat dalam mengejar ketertinggalan dengan negara-negara ASEAN lainnya,” pungkasnya. (Very)