INDONEWS.ID

  • Senin, 01/03/2021 14:15 WIB
  • Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Periksa 4 Saksi Divisi Hukum BNI

  • Oleh :
    • Ronald
Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Periksa 4 Saksi Divisi Hukum BNI
Tersangka kasus korupsi benih lobster di Kementerian Perikanan dan Kelautan, Edhy Prabowo. (Foto : ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 4 orang saksi terkait kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (1/3/2021).

Mereka adalah Divisi Hukum BNI Amanda Tita Mahesa dan tiga karyawan swasta, Syammy Dusman, Mulyanto, Asep Abidin Supriatna.

Baca juga : Ketua KPK: Hari Anak Nasional Momentum Bentengi Penerus Bangsa dengan Nilai Antikorupsi

"Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo/mantan Menteri KKP)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri 

Belum diketahui apa yang bakal didalami tim penyidik terhadap para saksi dalam kasus tersebut. Namun, belakangan KPK tengah mendalami aliran uang suap benur yang dipakai Edhy Prabowo.

Dalam kasus ini, KPK total menetapkan tujuh tersangka kasus suap ekspor benur. Sebagai penerima suap, yaitu Edhy Prabowo (EP), staf khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), staf khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT ACK Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Baca juga : PB PMII Dorong Erick Thohir Lapor 159 Dugaan Korupsi di BUMN ke KPK

Sementara itu, pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri atas 103.000 dolar AS (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp706 juta kepada Edhy. Suharjito disangkakan melanggar melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (rnl)

Baca juga : Bakal Diperiksa KPK, Intip Seberapa Kayanya Anies Baswedan
Artikel Terkait
Ketua KPK: Hari Anak Nasional Momentum Bentengi Penerus Bangsa dengan Nilai Antikorupsi
PB PMII Dorong Erick Thohir Lapor 159 Dugaan Korupsi di BUMN ke KPK
Bakal Diperiksa KPK, Intip Seberapa Kayanya Anies Baswedan
Artikel Terkini
Pelajar Kaur Susah Sinyal Belajar Online, Najamjudin: Pemerintah Harus Ambil Solusi
GMNI NTT Minta Pemerintah Daerah Evaluasi Rumah Sakit dan Satgas Covid-19
Ini Analisis Rizal Ramli Terkait Rusaknya Sistem Pertanian yang Sebelumnya Pernah Bagus
Sekda Michael Rooney Beberkan Persiapan Kabupaten Mimika Jelang Pergelaran PON XX Papua
Menikmati Rasa Kopi Kayumas, Dari Desa untuk Dunia
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas