INDONEWS.ID

  • Senin, 08/03/2021 10:59 WIB
  • Lindungi Jokowi, NasDem Minta Moeldoko Mundur dari Jabatannya

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Lindungi Jokowi, NasDem Minta Moeldoko Mundur dari Jabatannya
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Jakarta, INDONEWS.ID - Setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Moeldoko diminta mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

“Setelah ditetapkan sebaiknya Bapak Moeldoko mengundurkan diri saja dari KSP,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani kepada wartawan, Sabtu (6/3).

Baca juga : TKA China Kembali Masuk Saat Lebaran, Presiden KSPI: Rasa Keadilan Buruh Terciderai

Irma mengatakan, perlunya Moeldoko mundur dari jabatan yang diembannya tersebut supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terseret dalam pusaran konflik Partai Demokrat.

“Agar Presiden tidak terseret seret dengan masalah-masalah pribadi para pembantunya,” katanya.

Baca juga : Sebut Muqoddas Berotak Sungsang, LBH Keadilan Kecam Pernyataan Ngabalin

Menurut Irma, sikap politik Moeldoko adalah urusan dan tanggung jawab pribadi. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi.

“Presiden tidak mencampuri urusan yang sifatnya pribadi dari para pembantunya, termasuk Pak Moeldoko,” sebutnya.

Baca juga : Salut! Terus Berbagi Kebaikan, SiCepat Ekspres Berdayakan UMKM & Apresiasi Seller Lewat IndahnyaRamadhan

Situasi di dalam Partai Demokrat merupakan masalah dan urusan internal partai yang tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi dan Lembaga Kepresidenan. Sebagai institusi, Kantor Staf Presiden tetap menjalankan tugas profesional mengawal program-program strategis nasional.

“Saya yakin Presiden tetap menjunjung tinggi dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk dalam relasinya dengan partai politik, dengan tidak mencampuri masalah internal partai,” ungkapnya.

Irma juga mendoakan supaya Partai Demokrat bisa menyelesaikan masalah internalnya terkait dualisme kepengurusan antara Moeldoko dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Semoga Partai Demokrat dapat melalui semua dinamika politik ini dengan baik, karena sejatinya klausul tentang KLB juga diatur dalam AD/ART setiap partai politik,” tuturnya.

Sebelumnya, kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Hasil KLB adalah terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2025.

Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.*

Artikel Terkait
TKA China Kembali Masuk Saat Lebaran, Presiden KSPI: Rasa Keadilan Buruh Terciderai
Sebut Muqoddas Berotak Sungsang, LBH Keadilan Kecam Pernyataan Ngabalin
Salut! Terus Berbagi Kebaikan, SiCepat Ekspres Berdayakan UMKM & Apresiasi Seller Lewat IndahnyaRamadhan
Artikel Terkini
Jaksa Tuntut Rizieq 2 Tahun Penjara Terkait Kasus Kerumunan Petamburan
Azis Syamsuddin Diperiksa Terkait Penyidik Stepanus
Pembangunan Tidak Berkesinambungan, Banyak Pihak Dukung Pentingnya Haluan Negara
TNI AL Laksanakan Swab Antigen Pasca Libur Idul Fitri
Menkeu Naikkan PPN, Rizal Ramli: Cara-cara Panik dan Tidak Kreatif
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas