INDONEWS.ID

  • Sabtu, 20/03/2021 13:24 WIB
  • BNPB Dorong Pemda Lampung Libatkan Lembaga Pengawasan Keuangan dalam Penanganan Covid-19

  • Oleh :
    • Mancik
BNPB Dorong Pemda Lampung Libatkan Lembaga Pengawasan Keuangan dalam Penanganan Covid-19
Inspektorat Utama BNPB, Tetty Saragih.(Foto:Dok.BNPB)

Lampung, INDONEWS.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Inspektorat Utama (Irtama) mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar selalu melibatkan lembaga pemeriksa dan pengawasan keuangan dalam seluruh rangkaian proses penanggulangan bencana termasuk penanganan Covid-19 di wilayah tersebut, mulai dari perencanaan hingga operasional.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (19/3), Inspektorat Utama BNPB Tetty Saragih mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19, baik yang ada di pusat maupun di daerah juga termasuk ke dalam bidang pengawasan akuntabilitas.

Baca juga : Kepala BNPB Hari Ini Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Gresik

Segala hal mengenai penggunaan anggaran negara dalam seluruh rangkaian kegiatannya harus diawasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel, agar kemudian tidak ada kerugian dari pemakaian uang negara.

“Satgas Penanganan COVID-19 itu tergabung dalam bidang pengawasan akuntabilitas,” jelas Tetty pada kesempatan itu.

Baca juga : Sambangi Pasuruan dan Probolinggo, BNPB Tekankan Upaya Antisipasi Potensi Bencana

Pada kesempatan tersebut, Tetty juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi yang selalu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sebagai pengawasan, sebagaimana laporan yang dia terima dari perwakilan BPKP daerah Provinsi Lampung.

“Bapak Gubernur dalam pelaksanaan khususnya penanganan Covid-19 ini sudah melibatkan BPKP. Saya senang mendengarnya,” katanya.

Baca juga : Menteri PANRB Apresiasi Kinerja BNPB Jalankan Reformasi Birokrasi

Terakhir, Tetty juga meminta kepada seluruh bupati dan wali kota yang hadir dalam rapat agar dapat menjadikan aparat pengawasan internal pemerintah seperti BPKP dan inspektorat di daerah, sehingga seluruh rangkaian kegiatan kemanusiaan tersebut dapat mencapai tujuan dengan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

"Jadikanlah aparat pengawasan internal pemerintah ini, ada BPKP ada Inspektorat, sebagai mata dan telinga kaki dan tangan bapak pimpinan daerah. Sehingga ketika bapak selesai melakukan kegiatan, tujuan tercapai efektif, ketika di dalam ditelisik mengenai pertanggungjawaban akuntabilitas semua dilaksanakan dengan baik dengan aman,” pungkas Tetty.*

 

Artikel Terkait
Kepala BNPB Hari Ini Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Gresik
Sambangi Pasuruan dan Probolinggo, BNPB Tekankan Upaya Antisipasi Potensi Bencana
Menteri PANRB Apresiasi Kinerja BNPB Jalankan Reformasi Birokrasi
Artikel Terkini
Pimpin Peringatan Hari Otonomi Daerah, Mendagri Tekankan soal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau
PTPN IV Regional 4 Latih 20 Petugas PSR
Pj Bupati Maybrat hadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024
Mendagri Ingatkan Pemda Terus Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global
Buka SPM Awards 2024, Wamendagri Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal bagi Masyarakat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas