INDONEWS.ID

  • Jum'at, 02/04/2021 13:28 WIB
  • KPK Hentikan Mega Skandal BLBI, Hinca Panjaitan: Komisi III Harus Kejar

  • Oleh :
    • Marsi Edon
KPK Hentikan Mega Skandal BLBI, Hinca Panjaitan: Komisi III Harus Kejar
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara mengejutkan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SP3 ini menghentikan upaya penyidikan secara lebih lanjut terhadap mega skandal korupsi dengan tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim, yang merugikan negara senilai Rp 4,58 triliun.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam keterangan pers kepada media, Kamis,(1/04) mengatakan, penerbitan SP3 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KPK berdalih, SP3 yang dikeluarkan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Baca juga : KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tidak Ganggu Kinerja

"Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu `Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Menanggapi penerbitan SP3 terhadap mega skandal korupsi BLBI ini, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan, secara peraturan perundang-undangan, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tersebut. Namun, Komisi III dan publik perlu mempertanyakan langkah KPK yang berani menghentikan penyidikan kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga 4,58 triliun.

Baca juga : Saut Situmorang Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah

Menurut Hinca, keputusan KPK menerbitkan SP3 terhadap mega skandal korupsi BLBI yang nyata-nyata merugikan negara senilai Rp 4,58 triliun, sungguh mengejutkan bagi publik. Karena telah nyata merugikan negara, kata Hinca, Komisi III perlu mengejar dan meminta pertanggungjawaban KPK mempertanyakan alasan-alasan di balik penerbitan SP3 kasus BLBI ini.

"SP3 tersebut memang diakomodir oleh UU Nomor 19 Tahun 2019. Agak mengejutkan memang bagi publik, bahwa kasus pertama yang dilakukan SP3 oleh KPK adalah kasus BLBI yang notabenenya adalah mega skandal korupsi. Ini yang harus kami (Komisi III) kejar," kata Hinca menanggapi pertanyaan dari media ini terkait dengan SP3 kasus BLBI oleh KPK, Jakarta, Jumat,(2/04/2021)

Baca juga : Duh! Ternyata Ini Penyebab Novel Baswedan Cs Disingkirkan dari KPK

Politisi Demokrat ini mengakui bahwa pihaknya sering kali memberikan kritik terhadap langkah dalam upaya penegakkan hukum pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah terkait dengan langkah KPK yang telah menghentikan upaya penyelidikan beberapa kasus korupsi.

Adanya penerbitan SP3 terhadap mega skandal BLBI, sangat terbuka kemungkinan adanya keputusan yang sama untuk kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara selama ini. Jika ada potensi SP3 terhadap kasus korupsi yang lain, tegas Hinca, Demokrat akan berdiri untuk melawan keputusan tersebut.

"Satu bulan yang lalu, sudah banyak kritik yang mendarat ke dalam tubuh KPK menyoal 36 kasus yang dihentikan penyelidikannya. Namun untuk penghentian penyidikan, KPK baru melakukannya satu kali yakni terhadap salah satu kasus besar di Indonesia. Apakah ini akan jadi preseden bagi KPK untuk menghentikan mega skandal lainnya? Tentu saya dan teman2 dari Fraksi Demokrat akan berdiri melawannya jika arahnya telah menuju kesana," tegas Hinca.

Ajakan Evaluasi Terhadap Kinerja KPK

Dengan adanya penerbitan SP3 terhadap mega skandar BLBI, menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPK. Saat ini, Menurut Hinca, begitu banyak hal yang menjadi bahan evaluasi bagi publik berkaitan dengan kinerja KPK.

Sebagai anggota Komisi III, lanjut Hinca, pihaknya pasti melaksanakan pengawasan secara terukur terhadap kinerja KPK. Hal ini penting agar agenda pemberantasan korupsi tidak tergadaikan oleh kepentingan satu dua orang yang justru merugikan keuangan negara.

"Saya akan selalu menjalankan mekanisme pengawasan yang terukur dan akan selalu memastikan bahwa segala keputusan yang dikeluarkan oleh KPK telah melalui prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum positif dan lebih jauh dari itu, tidak bertentangan pula dengan keadilan," ungkapnya.

Terbitnya SP3 kasus BLBI, menurut Hinca, KPK harus memberikan penjelasan secara tuntas kepada publik. Penjelasan KPK sangat dibutuhkan untuk memperjelas dan menjawab kritik masyarakat terhadap KPK berkaitan dengan SP3 yang ada.

Menurut Hinca, pihaknya menginginkan Komisi III segera melakukan pemanggilan terhadap KPK. Upaya ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan penjelasan secara utuh terkait SP3 BLBI dan terutama memastikan agenda pemberantasan korupsi berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun.

"Secara pribadi, saya memang mengkehendaki agar Komisioner KPK dan Dewas KPK dipanggil secepatnya oleh Komisi 3. Lalu lintas argumentasi dan opini dari publik sudah semakin menggelembung dan jumlahnya sangat banyak oleh kebijakan yang diambil KPK dalam mengeluarkan SP3 tersebut. Untuk itu, keterangan dari KPK akan sangat dibutuhkan untuk meredakan asumsi liar dari publik dan ini juga untuk memastikan bahwa UU 19 Tahun 2019 bukan dipakai sebagai alat pemuas suatu kelompok tapi pelumas keadilan bagi keseluruhan masyarakat dan bangsa ini," tutupnya.*(ME)

 

 

 

Artikel Terkait
KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tidak Ganggu Kinerja
Saut Situmorang Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah
Duh! Ternyata Ini Penyebab Novel Baswedan Cs Disingkirkan dari KPK
Artikel Terkini
Perlu Penindakan Tegas Terhadap Kejahatan Penggunaan Alat Rapid Tes Bekas
TNI AL Selamatkan 27 ABK KM Sinar Mas yang Alami Kebakaran
KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tidak Ganggu Kinerja
Kerap Banjir, LaNyalla Desak Proyek KIT Batang Dievaluasi
Kutuk Serangan Israel, Presiden Jokowi: Agresi Harus Dihentikan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas