Jakarta, INDONEWS.ID -- Isu reshuffle kembali menghangat. Tenaga Ahli Utama KSP Ngabalin sempat menyebut bahwa Presiden Jokowi akan melantik Mendikbud Ristek yang baru.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan apakah Mendikbud Nadiem Makarim bakal kena reshuffle.
Namun, sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menilai Nadiem Makarim harusnya dipertahankan sebagai Mendikbud Ristek.
Anggota DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira misalnya menilai bahwa Nadiem harusnya tak kena reshuffle, karena sudah banyak terobosan yang dilakukan demi pendidikan di Indonesia.
"Sebagai anggota Komisi X saya melihat selama ini kinerja Nadiem Makarim bagus-bagus saja. Bahkan dengan Nadiem sedang mempersiapkan terobosan-terobosan dalam dunia pendidikan dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan peningkatan status guru-guru honorer," kata Andreas dalam keterangannya, Kamis (15/4).
Oleh karena itu, saat ini, kata Andreas, tidak ada urgensi untuk mengganti Nadiem dari posisinya. Andreas mengatakan, apa yang sudah dikerjakan Nadiem saat ini harus dilanjutkan.
"Reshuffle ini tidak ada kaitan dengan kinerja menteri apalagi Mendikbud. Justru Mendikbud akan diberi tanggung jawab tambahan yaitu mengkoordinir riset pendidikan," tambahnya seperti dikutip Kumparan.com.
Politikus PDIP ini juga menegaskan bahwa reshuffle saat ini berkaitan dengan penggabungan Ristek ke Kemdikbud, dan pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi.
Menurut dia, Ristek dikoordinasi di bawah BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang merupakan lembaga negara setingkat kementerian. Hal itu sama seperti BKPM, BNPB atau BKN. Di sisi lain, riset pendidikan oleh Perguruan Tinggi ada di bawah koordinasi Kemdikbud.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP Putra Nababan juga menilai tak ada alasan untuk mengganti Nadiem.
Putra juga menyebutkan sejumlah terobosan yang dibuat Nadiem. Misalnya, Merdeka Belajar yang langsung menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Ujian Nasional (UN), melakukan penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan mengatur kembali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Menghapus UN menjadi kebijakan pertama Mas Menteri dan menggantinya dengan asesmen nasional. Dengan sistem asesmen, maka sekolah bisa melakukan evaluasi terhadap siswanya termasuk evaluasi sistem pembelajaran yang berlaku di sekolah tersebut. Ini tentunya menghapus diskriminasi yang tercipta akibat UN selama ini," ujarnya. (Very)