INDONEWS.ID

  • Kamis, 22/04/2021 17:28 WIB
  • Almisbat: Anasir Orde Baru Ingin Mengintervensi Kemendikbud

  • Oleh :
    • very
Almisbat: Anasir Orde Baru Ingin Mengintervensi Kemendikbud
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik D. Sirait. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon membuat pernyataan publik di akun media sosialnya pada Selasa, 20 April 2021. Dia mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disusupi PKI (Partai Komunis Indonesia). Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid ingin membelokkan sejarah.

Pernyataannya itu didukung pula oleh  politisi DPR RI asal PKS Abdul Fikri Faqih yang mengajak publik mewaspadai upaya pembelokkan sejarah oleh pihak-pihak tertentu.

Baca juga : Yayasan Trisakti Minta Pemerintah Hentikan Upaya Pengambilalihan, Hormati Putusan Pengadilan

Inti dari serangan FZ di publik terhadap Kemendikbud berkisar soal posisi Hilmar Farid yang membela sejarah versi PKI. FZ antara lain memberi ilustrasi bahwa Hilmar ingin membelokkan sejarah kelam atas kudeta dan pembantaian para Jenderal TNI pada tahun 1965 silam. Lebih lanjut FZ menyatakan, Hilmar menyalahakan Orde Baru dan TNI dalam peristiwa 1965.

Ia juga menyoroti hilangnya tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang hilang dari buku sejarah versi Kemendikbud yang sudah diklarifikasi di publik oleh Hilmar Farid.

Baca juga : Kemendikbud Ristek Dorong Budaya Hidup Berkelanjutan dalam G20 Culture

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik D. Sirait mengatakan dari berbagai pernyataannya itu terlihat dengan gamblang tentang posisi politik FZ di ranah publik.

“Pernyataannya itu secara jelas mengindikasikan bahwa ia pendukung setia rezim Orde Baru. Hal ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa bahwa anasir-anasir Orde Baru masih eksis hingga saat ini. Merupakan fakta yang tak terbantah bahwa Fadli Zon tidak pernah bersikap kritis sema sekali terhadap rezim Orde Baru,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (22/4).

Baca juga : BPP Bahasa Kemendikbud Targetkan 12 Juta Eksemplar Buku Terkirim ke Daerah 3T Sepanjang 2022

Dengan demikian, kata Hendrik, menjadi jelas pula bahwa posisi politik Fadli Zon bersama para pendukungnya berlawanan secara diametral terhadap amanah gerakan reformasi 1998.

Harus dicatat bahwa gerakan reformasi 1998 merupakan manifestasi sikap rakyat Indonesia yang menolak rezim Orde Baru yang terbukti melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia.

Karena itu, kata Hendrik, melalui wacana “Kemendikbud kesusupan PKI” Fadli Zon beserta kelompok pendukungnya memang bermaksud menancapkan pengaruhnya di Kemendikbud untuk mengembalikan “sejarah” sebagaimana yang ditulis rezim Orde Baru.

Tergambar dengan jelas bahwa proyek politik yang mereka usung adalah ingin membatalkan proses reformasi di segala bidang sebagaimana yang diperjuangkan gerakan reformasi 1998.

“Manuver Fadli Zon cs yang jelas-jelas anti-reformasi itu harus disikapi secara kritis. Ini merupakan catatan bagi semua anak bangsa bahwa anasir-anasir Orde Baru ternyata belum punah. Oleh karena itu, sikap waspada terhadap setiap gerakan pro Orde Baru dalam berbagai manfestasinya tetap diperlukan,” pungkasnya. (Very)

Artikel Terkait
Yayasan Trisakti Minta Pemerintah Hentikan Upaya Pengambilalihan, Hormati Putusan Pengadilan
Kemendikbud Ristek Dorong Budaya Hidup Berkelanjutan dalam G20 Culture
BPP Bahasa Kemendikbud Targetkan 12 Juta Eksemplar Buku Terkirim ke Daerah 3T Sepanjang 2022
Artikel Terkini
Menkes Ungkap Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting
Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah
Senyum Bahagia Rakyat, Pj Bupati Purwakarta Buka TMMD Ke-120 Kodim 0619/Purwakarta
Pemerintahan Baru Harus Lebih Tegas Menangani Kelompok Anti Pancasila
Apresiasi Farhan Rizky Romadon, Stafsus Kemenag: Kita Harus Menolak Tindak Kekerasan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas