Jakarta, INDONEWS.ID -Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memproses Wakil Ketua DPR-RI Azis Syamsuddim karena namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan suap kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.
"Sebagaimana dijelaskan oleh ketua KPK Firli, Azis diduga memiliki peran sangat besar memfasilitasi pertemuan antara Walikota Tanjung Balai M. Syahrial dengan penyidik KPK Stepanus Pattuju di rumah dinas wakil ketua DPR. Dengan demikian, tindakan memfasilitasi pertemuan tersebut oleh Azis merupakan bagian dari rangkaian proses penyuapan terhadap penyidik KPK," kata Yosef Nggarang dalam keterangan tertulis kepada Indonews.id, Sabtu (24/4/21).
Yos menjelaskan, desakan kepada KPK untuk segera memproses Azis Syamsuddin juga karena nama politisi Golkar ini sering disebut terlibat dalam beberapa kasus besar di antaranya: Kasus Red Notice (buronan Djoko Djandra), DAK Lampung Tengah terkait dugaan suap DAK tahun 2017 (Bupati Mustafa), juga disebut dalam proyek Simulator SIM.
"Diduga ada aliran uang mengalir dari proyek pengadaan alat Simulator SIM saat Azis menjadi Wakil Ketua Komisi 3 (Kasus Djoko Soesilo). Namanya juga muncul di dokumen pengeluaran Grup Permai dalam kasus Muhamad Nazzarudin (mantan Bendahara Partai Demokrat)," ujar pria yang akrab disapa Yos ini.
"Namun, walaupun nama Azis sering disebut-sebut terlibat dalam berbagai kasus besar, dia selalu selamat dari jeratan hukum. Karena itu, institusi Hukum KPK di bawah pimpinan Firli diminta bergerak cepat untuk segera memproses kasus dugaan suap ini, dan diharapkan KPK tidak pandang bulu mengingat posisi Azis sebagai wakil ketua DPR dari partai Golkar yang adalah salah satu partai pendukung pemerintah," tambah Yos.
Selain itu, lanjut Yos, disebutnya nama Azis di beberapa kasus mencoreng nama baik lembaga terhormat DPR dan tentunya akan membuat publik semakin tidak percaya terhadap lembaga ini.
"Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan publik jika anggota atau pimpinan DPR berkutat dengan persoalan-persoalan hukum yang merugikan publik?," tanya Yos.
Yos juga mendesak agar Ketum Golkar, Airlangga Hartanto untuk segera mencopot Azis dari Wakil Ketua DPR supaya tidak menjadi beban pemerintahan Jokowi dan beban partai. Partai Golkar, tambah Yos, jangan mendudukan kader yang bermasalah untuk sebuah posisi penting di Lembaga DPR. Partai perlu mendorong agar Azis fokus menjalani semua rangakaian proses hukum di KPK ke depan.
"Mencopot Azis adalah sebuah keharusan dan menguji komitmen Partai Golkar untuk menjaga marwah Lembaga DPR dan menjaga daulat hukum serta mendukung upaya Pemberantasan Korupsi oleh pemerintahan Jokowi," tutup Yos.*