Jakarta, INDONEWS.ID - Kasus suap yang melibatkan penyidik penyidik KPK, Steppanus Robin Pattuju (SRP) dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS), menyeret nama Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin (AZ). Diduga ada pertemuan antara penyidik KPK SRP di rumah Azis Syamsudin sebelum terjadinya kasus korupsi penyuapan.
Menanggapi dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin pada kasus ini, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin perlu untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik. Penjelasan dari Azis sangat penting agar masyarakat mengetahui peran dari wakil ketua DPR RI dalam kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.
"MAKI memohon dan meminta kepada Yang Terhormat Azis Syamsuddin sebagai Pimpinan dan anggota DPR RI segera memberikan klarifikasi terbuka karena apapun dia wakil rakyat sehingga wajib memberikan penjelasan kepada rakyatnya dalam bentuk jumpa pers atau melalui media sosial sesuai pilihannya," kata Boyamin melalui keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Sabtu,(24/04/2021)
Penjelasan secara terbuka oleh Azis Syamsudin kepada masyarakat, lanjut Boyamin, sifatnya sangat mendesak. Aziz tidak boleh hanya menyampaikan tanggapan yang sangat pendek yang justru jauh dari inti persoalan korupsi yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
MAKI sendiri, tegas Boyamin, tidak ingin menanggapi lebih terkait dengan jawaban Azis Syamsuddin " Bismillah Alfatehah``. Karena, frasa kalimat tersebut adalah suci keagamaan yang mana kita semua tidak mengetahui maksud dan tujuannya, hanya Azis Syamsudin yang bisa menjelaskan frasa kalimat tersebut.
"Yang Terhormat Azis Syamsudin tidak boleh menunda dan bahkan bersembunyi dengan cara memberikan jawaban pendek jika keadaan dianggap tidak menguntungkan dirinya karena pada posisi lain yang dianggap menguntungkan diri biasanya Yang Terhormat Azis Syamsudin akan memberikan keterangan panjang lebar," tegas Boyamin.
Lebih lanjut Boyamin menerangkan, Azis Syamsuddin sebagai wakil rakyat, seharusnya menjadi orang terdepan dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Konkret keberpihakan dalam kerja-kerja nyata pembernatasan korupsi ini, menurut Boyamin, salah satunya yakni memberikan penjelasan secara terang benderang kepada masyarakat mengenai kasus suap yang melibatkan penyidik KPK dan Walikota Tanjungbalai.
Pentingnya klarifikasi dari wakil ketua DPR RI, kata Boyamin, untuk mengetahui posisi Azis dalam kasus korupsi ini. Selain itu, klarifikasi ini untuk menjawab tudingan masyarakat atas dugaan keterlibatan Aziz Syamsudin pada kasus korupsi tersebut.
"Dengan belum adanya klarifikasi dari Yang Terhormat Azis Syamsuddin justru akan merugikan dirinya karena masyarakat dapat dipastikam akan memaknai dengan hal-hal yang buruk berdasar dugaan keadaan yang disembunyikan, kalau tidak ada masalah mestinya buka-bukaan tanpa ada yang ditutupi," tutup Boyamin.*