Jakarta, INDONEWS.ID - Gugurnya Kepala BIN Daerah Papua (Kabinda) Mayjen TNI (Anm) I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, menambah daftar panjang korban kekerasan bersenjata yang terjadi selama ini di tanah Papua. Tawaran solusi pun hadir, termasuk dari presiden sendiri memerintahkan TNI dan Polri untuk memburu pelaku.

Menanggapi masalah di tanah Papua yang tak kunjung selesai ini, Wakil Ketua DPD RI sekaligus anggota MPR RI Nono Sampono menegaskan,menangani masalah Papua dengan berbagai komplesitas persoalannya, tidak cukup dengan pendekatan hukum dan menggunakan senjata.

"Kesimpulan saya maaf, saya harus  katakan menyelesaikan masalah Papua tidak cukup dengan hukum dan senjata," kata Nono dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk `Peran TNI Polri dalam Menumpas KKB Papua`, di Media Center MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Masalah kekerasan senjata di Papua, lanjut anggota DPD RI ini, hanya merupakan satu persolan yang muncul ke permukaan, dapat dilihat secara kasat mata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Begitu banyak masalah sosial lain, yang perlu dipikirkan bersama selain persoalan kekerasan senjata.

Untuk menyelesaikan masalah yang ada, diperlukan kajian secara menyeluruh. Berbagai macam sudut pandang mesti dilihat, dikaji untuk menghasilkan solusi yang benar baik untuk masyarakat di Papua. Melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan, tegas, Nono, dapat menjadi tawaran solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah di bumi Cendrawasih.

Menurut Nono, semua pihak harus jujur melihat persoalan Papua. Otonomi khusus yang telah diterapkan di Papua juga harus dievaluasi sebelum diperpanjang.

"Negara ini sudah memberikan otonomi khusus, di balik ini ada anggaran yang cukup besar dan sekarang walaupun ada polemik kita menghendaki akan ada lagi. Mari kita atur, hangan sampai ada lagi dikorbankan terutama rakyat," ucap Purnawirawan TNI Angkatan Laut itu.

Nono mendorong semua pihak untuk berperan dalam menyelesaikan masalah Papua. Jangan sampai pemerintah saat ini mewarisi masalah Papua yang berlarut-larut kepada generasi mendatang.

"Jangan warisan yang masa lalu dan sekarang nanti kita limpahkan lagi buat generasi berikutnya. Apalagi dalam keadaan lebih parah, kan itu masalahnya," pungkasnya.*