Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah saat telah mengirimkan penambahan pasukan TNI ke Papua. Langkah tersebut dilakukan setelah Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan secara resmi KKB dan OPM sebagai organisasi teroris.
Menanggapi hal ini, Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandei mengatakan, pemerintah seharus memikirkan potensi pelanggaran HAM apapaila semakin mengirim tentara ke Papua.
Frits menegaskan, pendekatan hukum masih dinilai wajar untuk daripada pendekatan operasi militer untuk menyelesaikan masalah dengan KKB Papua, karena melahirkan baru seperti pelanggaran HAM.
"Jangan sampai operasi-operasi ini justru nantinya menimbulkan problem-problem HAM yang baru di tengah masyarakat. Kami minta kedepankan pendekatan hukum, bukan pendekatan operasi," kata Frits seperti dilansir dari antaranews.com, Jakarta, Minggu,(9/05/2021)
Pendekatan operasi militer yang tengah dilakukan oleh TNI dan Polri saat ini, lanjut Frits, sangat mengkwatirkan. Adapun yang dikwatirkan oleh Komnas HAM yakni adanya potensi salah tembak terhadap warga biasa yang tidak tahu sama sekali dengan gerakan KKB muapun kelompok bersenjata lainnya di Papua.
Karena itu, menurut Frits, TNI dan Polri, perlu mengatur kembali pola pendekatan dalam menyelesaikan masalah KKB di Papua. Jangan sampai pendekatan yang ada, justru mengancam masyarakat biasa yang sama tidak tahu tentang KKB.
"Kami meminta kepada Panglima TNI dan kepala Polri agar menata kembali pola komunikasi di antara satuan-satuan yang ditugaskan pasapenetapan kelompok ini menjadi kelompok teroris," jelasnya.
Menurut Frits, TNI dan Polri yang ditugaskan ke Papua, perlu memahami budaya orang Papua. Karena itu, sebelum ditempat di Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, anggota TNI dan Polri, harus mempelajari budaya Papua.
Komnas HAM, menurut Frits, terus melakukan upaya mediasi terhadap kelompok yang berseberangan di Papua. Hal ini penting agar jalan dialog tetap terbuka dengan pemerintah.
"Kami sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah kelompok ini, tentu pandangan mereka bermacam-macam. Kami berterima kasih karena Panglima TNI dan kepala kepolisian Indonesia menyanggupi berbagai usulan, saran dan masukan yang disampaikan tokoh-tokoh Papua," tutupnya.*