Jakarta, INDONEWS.ID - Pasca pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai teroris, terjadi kontak senjata antara TNI Polri dan KKB.
Kontak senjata itu berujung pada rasa takut sehingga masyarakat pergi meninggalkan kampung untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.
"Atas nama kemanusiaan, PP GMKI meminta Presiden Jokowi segera menghentikan genjatan senjata dalam menurunkan eskalasi konflik di Papua." ujar Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom kepada media di Jakarta, Minggu,(16/05/2021)
Jefri Gultom juga mengingatkan pejabat publik untuk tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat karena rentan menjadi komoditas politik oleh kelompok tertentu.
Sebelumnya, Ketua MPR, Bamsoet meminta aparat keamanan menumpas habis kelompok KKB. Ia mengatakan, TNI Polri tidak perlu ragu untuk menurunkan kekuatan penuh dan menyampingkan urusan Hak Asasi Manusia (HAM).
Selang beberapa waktu kemudian, Bamsoet meminta pemerintah menutup ruang diskusi dalam menyelesaikan konflik papua.
Ia menyebut negara harus tegas karena pendekatan damai yang telah diupayakan selalu di tolak oleh KKB. "Apakah diskusi dengan sendirinya bsa menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua? kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu 8 Mei 2021.
PP GMKI menilai, Bamsoet sebagai ketua MPR tidak memahami fungsi negara dalam melindungi Menyikapi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya.
Selain itu, sikap bamsoet bisa menciptakan kegaduhan ditengah masyarakat dan menjadikan isu Papua sebagai komoditas politik.
Menyikapi agar konflik papua tidak menjadi berkepanjangan dan menimbulkan jatuhnya nyawa masyarakat, PP GMKI meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan dialog damai terbuka kepada masyarakat Papua.
Papua adalah bagian Integral NKRI, Presiden Jokowi harus mendengar langsung suara hati nurani masyarakat papua.
"PP GMKI mendukung penuh Dialog Damai oleh Presiden Jokowi."tutup Jefri Gultom.*