Jakarta, INDONEWS.ID - Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke Mgr PC Mandagi MSC mengundang Paus Fransiskus untuk hadir di Keuskupan Agung Merauke, jika Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia itu ke Indonesia setelah tertunda dari jadwal semula karena Covid-19.
Uskup Mandagi mensyaratkan kehadiran Paus Fransiskus di Merauke dimungkinkan jika Wilayah Papua Selatan menjadi Provinsi tersendiri. Undangan ini dikatakan sebagai bentuk kontribusinya untuk menyelesaikan masalah Papua dengan cepat, damai, tanpa dendam dan dalam ikatan NKRI.
Undangan untuk Paus Fransiskus itu ditegaskan Uskup Mandagi ketika menerima kunjungan Pendiri Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI), AM Putut Prabantoro yang juga Presidium Bidang Komunikasi Politik ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia) di kediamannya, Merauke, Selasa (01/06/2021).
Dalam pertemuan itu, Mgr Mandagi menginformasikan sebagai Uskup Agung dirinya akan menerima “Pallium” dari Paus Fransiskus pada tanggal 22 Juni 2021.
Pada November 2020, Uskup Mandagi diangkat sebagai Uskup Agung Merauke oleh Paus Fransiskus. Meskipun sudah ditunjuk sebagai Uskup Agung Merauke, Uskup Mandagi masih merangkap jabatan sebagai Uskup Amboina, Wilayah Maluku. Ketika terjadi konflik sosial di Maluku, Mgr Mandagi merupakan salah satu tokoh sentral perdamaian di wilayah itu.
Terbentuknya Wilayah Papua Selatan menjadi provinsi baru hasil pemekaran di Papua, menurut Uskup Mandagi, merupakan pemecahan strategis dan penyelesaian atas masalah Wilayah Papua termasuk konfliknya.
Ia juga ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Papua tidak seperti suara-suara para propagandais dan pendukung pemisahan diri Papua dari NKRI.
“Kami di Wilayah Papua Selatan hidup dalam damai, toleran dan kerukunan antar suku sungguh terlihat. Konflik bukan berada di Wilayah Selatan. Dunia harus tahu Papua itu seperti apa dan saya ingin menegaskan bahwa Papua adalah wilayah NKRI. Saya ingin Papua diselesaikan secara damai, cepat dan tanpa dendam,” ujar Uskup Mandagi.
Alasan yang diberikan oleh Uskup Mandagi adalah, dirinya melihat ada ketidakadilan dalam distribusi dana otsus dan digunakan tidak secara bijak sehingga menghambat pembangunan daerah-daerah di Papua.
Rentang kendali pemerintahan untuk Papua dengan wilayah yang begitu luas, merupakan alasan lain, karena sangat tidak efektif untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
Uskup Mandagi juga melihat, sebagian para pemimpin daerah di Papua kurang memberikan contoh yang baik dan bijak bagi masyarakatnya. Yang paling parah adalah, stigma buruk atas Papua dari dunia luar berdampak pada Wilayah Papua Selatan yang damai dan aman.
“Kami (Wilayah Papua Selatan) sangat kaya dengan alamnya. Kami ingin mengelola dana dari pemerintah apapun namanya untuk pembangunan sendiri bagi kesejateraan rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana-dana itu sangat dimungkinkan jika Papua Selatan menjadi provinsi sendiri. Papua Selatan akan menjadi contoh bagi wilayah-wilayah Papua lainnya terkait dengan percepatan pembangunan dan bermanfaat bagi semua rakyat. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Wilayah Papua Selatan sangat bertanggung jawab atas hidupnya. Oleh karena itu, Wilayah Papua Selatan akan memfokuskan diri pada pendidikan sebagai salah satu program prioritas,” tegas Uskup Mandagi.
Keuskupan Agung Merauke merupakan metropolit Provinsi Gerejani dalam kesatuan dan fungsinya sebagai pemersatu dengan keuskupan-keuskupan yang berdekatan letaknya. Untuk Wilayah Papua, Keuskupan Agung Merauke merupakan metropolit Provinsi Gerejani yang meliputi wilayah Keuskupan Agats, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Manokwari-Sorong dan keuskupan Timika. Sementara Pallium adalah sehelai selempang berbentuk lingkaran yang diberikan dan penggunaan dikhusukan bagi Sri Paus dan para uskup agung metropolitan (yang mengepalai satu provinsi gerejani),
Dalam pertemuan itu, kepada Uskup Mandagi oleh Putut Prabantoro diinformasikan telah mengadakan Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan menyerahkan buku Masyarakat Pancasila kepada para tokoh masyarakat setempat di Titik Nol Kilometer Indonesia, Sota, Merauke, Senin (21/05/2021). Putut Prabantoro adalah lulusan Lemhannas PPSA XXI dan sekaligus editor buku Masyarakat Pancasila yang ditulis Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, mantan Gubernur Lemhannas dan sekaligus sesepuh TNI.