Semarang, INDONEWS.ID -- Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Unsur Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 dan Kampus Desa Emas Menggelar FGD bertajuk "Terapan Ekonomi Pancasila pada Desa Berdikari", Sabtu (12/6).
Acara yang dilaksanakan di Grha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945 itu antara lain dihadiri oleh Dr. Ir Arif Budimanta Msc, Staff Khusus Presiden, Ir. Prakoso MM, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Prof. Adji Samekto S. H M. Hum Deputi Bidang pengkajian dan Materi , Serta Antonius Benny Susetyo, Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai narasumber. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Brebes Idza Priyanti sebagai undangan.
Dalam pembukaan acara, Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Ir. Prakoso MM mengatakan perlu pembangunan karakter untuk menjaga nasionalisme yang makin terdesak oleh globalisasi. Karena itu pendidikan karakter perlu dijaga sejak tataran pendidikan.
FGD ini dilaksanakan agar bisa menjaga dan mensukseskan sistem ekonomi Pancasila dengan mulai memasukan materi mengenai Sistem Ekonomi Pancasila pada Kurikulum dan bahan ajar.
"Dengan penguatan jaringan di level pemerintahan dan universitas diharapkan kita bisa membumikan sistem Ekonomi Pancasila ini karena ini adalah sistem yang efektif namun tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan," ujar Prakoso.
Prof. Adji Samekto S. H M. Hum Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyatakan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila jelas sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33. Undang-udang Dasar sebagai alat sosial engineering berfungsi untuk mengatur dan mengubah kebijakan, dalam hal ini untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila secara murni. Maka hal selanjutnya yang dibutuhkan adalah komitmen dari pembuat kebijakan untuk benar-benar melaksanakannya.
Dr. Ir Arif Budimanta Msc, Staff Khusus Presiden sebagai Narasumber pada kesempatan ini menyatakan bahwa perlu ketegasan dan kejelasan mengenai memasukkan sistem ekonomi Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar perkuliahan karena standar masing masing Universitas yang berbeda.
"Harus ada standar dan kualitas yang sama terkait penerapan kurikulum serta bahan ajar mata kuliah sistem ekonomi Pancasila. Hal ini diperlukan agar tidak ada multi interpretasi mengenai pendidikan sistem ekonomi Pancasila ini agar mahasiswa sebagai subjek yang mempelajari sekaligus penjaga dan pelaku sistem ekonomi pancasila di masa depan tidak terjebak dalam interpretasi yang beragam ketika melaksanakan sistem ini," ujarnya.
Paling Sesuai dengan Nilai Kebangsaan
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idoelogi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menjelaskan bahwa sejatinya Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan. Khususnya dalam era digital dimana sistem konvensional mulai bertumbangan.
Sistem Ekonomi Pancasila, katanya, menjamin adanya pendayagunaan bagi masyarakat ekonomi lemah, sistem dagang dan ekonomi menjadi lebih jelas dari awal sampai akhir hingga unsur yang merugikan seperti ijon atau pertengkulakan dapat dihapuskan.
Sistem ekonomi tradisional yang mendehumanisasi pelaku ekonomi dan lebih berfokus pada modal sudah harus mulai dicari alternatifnya dan ini ada dalam sistem ekonomi Pancasila. Jadi diharapkan kita juga mulai mendesak pembuat kebijakan agar sistem ekonomi Pancasila diterapkan secara murni agar tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat terlaksana.
"Dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila maka fokus pembangunan ekonomi akan menjunjung martabat manusia. Demokrasi kita adalah yang memperhatikan keutamaan kemanusiaan, bukan sekadar pengolahan modal," jelas Benny.
Benny menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila diperlukan dalam menghadapi era globalisasi dan keadaan pandemik seperti saat ini dimana sistem ekonomi tradisional mulai bertumbangan. Sistem ekonomi yang mengedepankan, kemanusiaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi lemah dapat dipadukan dengan tehnologi sehingga menjadi suatu sistem yang komperhensif.
Pemuda sebagai pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan di masa depan, serta desa sebagai satuan ekonomi terkecil merupakan figur yang tepat sebagai dasar yang tepat untuk pengaplikasian sistem ekonomi Pancasila ini.
“Desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena adanya sinergi, gotong-royong, rasa kebersamaan dan kemanusiaan merupakan contoh yang tepat dari pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila. Karenanya perlu dukungan dari pemerintah berupa regulasi dari infrastruktur agar desa desa ini dapat berkembang dan menjadi bukti nyata keefektifan ekonomi Pancasila,” pungkas Benny. (Very)