Jakarta, INDONEWS.ID - Warga masyarakat yang tergabung dalam aliansi penolakan proyek geothermal tetap konsisten menyatakan menolak kelanjutan proyek tersebut di Wae Sano, Manggarai Barat. Suara penolakan tersebut lebih kuat ketika Keuskupan Ruteng telah memberikan rekomendasi persetujuan kepada pemerintah terkait dengan kelanjutan proyek tersebut.
Menurut Tokoh Masyarakat Wae Sano, Yoseph Erwin, surat rekomendasi Keuskupan Ruteng kepada pemerintah perihal kelanjutan proyek geothermal, sama sekali tidak mewakili suara masyarakat yang ada di Wae Sano, Manggarai Barat. Surat rekomendasi tersebut merupakan klaim sepihak Keuskupan Ruteng kepada pemerintah.
"Surat tersebut tidak mewakili kami sebagai masyarakat yang selama ini tergabung dalam kelompok penolakan proyek geothermal Wae Sano. Saya bisa katakan bahwa rekomendasi tersebut adalah situasi sepihak. Bahwa toh kalau ada masyarakat yang menyatakan setuju atau katakan oke -oke saja, saya pikir rekomendasi itu tidak lengkap," kata Yoseph dalam diskusi virtual dengan tema“Kepentingan Apa dan Siapa di Balik Upaya Paksa atas Keberlanjutan Proyek Geothermal Wae Sano oleh Pemerintah, Perusahaan, dan Keuskupan Ruteng?”, Kamis (17/6/2021).
Yoseph kemudian memberikan penjelasan terkait dengan situasi terkini di Wae Sano, Manggarai Barat, menyikapi rencana proyek geothermal. Perkembangan di masyarakat, menurutnya, ada yang setuju,namun tidak sedikit pula masyarakat yang menyatakan menolak kehadiran proyek panas bumi tersebut.
Jika Keuskupan Ruteng ingin membuat rekomendasi, kata Yoseph, seharusnya terlebih dahulu menggali sejauh mana sikap masyarakat melihat proyek yang ada. Semua pihak yang setuju apalagi pihak yang menolak, harus diajak berdialog sebagai mana kebiasaan adat - istiadat orang Manggarai.
Adapun kenyataan yang ada, tegas Yoseph, pihak Keuskupan Ruteng membuat rekomendasi tanpa mendengar suara masyarakat yang masih konsiten menolak rencana pelaksanaan proyek panas bumi tersebut.
Bagi Yoseph, menolak proyek geothermal adalah sikap tegas mempertahankan keutuhan hidup masyarakat Wae Sano serta seluruh alam kehidupan yang mendukung hidup dan masa depan warga Wae Sano.
"Sebenarnya harus clear bahwa ada sebagian masyarakat yang menyatakan setuju dan masih ad sebagian masyarakat yang menyatakan menolak. Rekomendasinya sebenarnya adalah masyarakat belum sepakat," tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Keuskupan Ruteng seharusnya menjadi pihak yang mampu menengahi situasi yang berkembang di Wae Sano. Hal ini penting karena situasi yang berkembang saat ini, ada masyarakat yang setuju dan ada masyarakat menolak proyek panas bumi ini.
"Ketakutannya adalah ketika bapa uskup memberikan rekomendasi kepada presiden atau pemerintah, lalu pemerintah mengambil keputusan di atas situasi masyarakat yang masih pro kontra," ungkap Yoseph.
Hal yang sama disampaikan oleh Valens Emang. Menurutnya, Keuskupan Ruteng tidak melibatkan masyarakat dalam membuat rekomendasi tentang kelanjutan proyek panas bumi di Wae Sano, Manggarai Barat.
Valens dengan tegas menyatakan, pihak Keuskupan Ruteng hanya mendatangi masyarakat yang setuju sebelum membuat rekomendasi kepada pemerintah. Sementara, suara masyarakat yang tegas menolak, sengaja tidak didengarkan pihak keuskupan.
"Semua ini sebenarnya tidak bersepakat dengan masyarakat. Itu sama sekali tidak bersepakat dengan masyarakat. Karena dalam sosialisasi MOU di Nunang waktu itu, tim kerja harus mendatangangi warga yang pro dan kontra. Tapi kelihatannya, yang mereka kunjungi hanyalah pihak pro, sehingga suara-suara kaum penolak itu tidak tersampaikan," kata Valens.
Atas dasar klaim sepihak tersebut, kata Valens, kelompok penolak proyek geothermal, membuat surat terbuka. Surat terbuka tersebut bertujuan untuk menyampaikan kepada publik bahwa warga Wae Sano tetap menolak kehadiran proyek tersebut.
"Maka atas dasar surat rekomendasi tersebut kami membuat surat terbuka untuk menolak kelanjutan proyek geothermal Wae Sano ini," tutupnya.*