Jakarta, INDONEWS.ID - Menyikapi persoalan PT. TPL (Toba Pulp Lestari), Pengurus Pusat GMKI yang di wakili oleh Timoteus Lubis selaku sekretaris fungsi bidang masyarakat, telah melakukan investigasi langsung ke lokasi masyarakat yang terdampak.
“Dua minggu lalu, saya baru saja pulang dari Sumatera Utara untuk melihat langsung persoalan PT. TPL, dan saya melihat salah satu faktanya bahwa ada banyak persoalan disana, salah satunya adalah konflik antar masyarakat adat Desa Natumingka Kecamatan Borbor Kabupaten Toba dengan PT. TPL Mei 2021 lalu mengakibatkan setidaknya 2 korban luka dari pihak masyarakat adat Natumingka dan kriminalisasi masyarakat adat yang melakukan perlawanan," terang Timoteus Lubis.
PT. TPL sebelumnya bernama PT. IIU (Inti Indorayon Utama) berdiri pada tahun 1983 diduga telah merusak lingkungan hidup di sekitar Danau Toba. PT. TPL memiliki konsesi lahan 185 ribu Hektare yang terdapat di 11 kabupaten. Perambahan hutan yang dilakukan oleh pihak PT.
TPL dengan menanam tanaman Eucalyptus dinilai merusak sumber air bagi masyarakat khususnya para petani dan juga merusak hutan kemenyan sumber mata pencaharian masyarakat.
Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Jefri Edi Irawan Gultom, menyayangkan kejadian kekerasan yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban.
Menurut Jefri Gultom, keberadaan PT.TPL banyak menyakiti bahkan melukai masyarakat adat dan juga menyoal kelestarian lingkungan hidup di sekitar Danau Toba.
"Saya teringat dengan perkataan seorang sosiolog Johan Galtung yang mengatakan: Pembangunan yang melahirkan konflik tidak dapat disebut sebagai pembangunan Pembangunan adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial," jelasnya.
Dengan memperhatikan buah yang dilahirkan PT.TPL adalah konflik dan kerusakan, maka saya menilai kehadiran PT. TPL tidak untuk pembangunan masyarakat sekitar atau pemerintah daerah. Pungkas Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia itu.
Solusi yang diberikan oleh PP GMKI terhadap penutupan TPL adalah tanah masyarakat adat di kembalikan, karyawan harus mendapatkan pesangon yang layak, jika soal PAD dan pajak untuk negara dapat dicari melalui yang lain, tidak harus dari PT.TPL.
“Oleh karena itu dengan tegas saya katakan PT. TPL sudah saatnya tutup permanen karena itulah solusi terbaik, dengan itu kita sedang menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar Danau Toba dan menghindarkan masyarakat dari korban kekerasan dan korban bencana akibat aktivitas PT TPL.,kami selaku gerakan mahasiswa dengan jelas memberikan sikap sekaligus solusi," tegas Jefri Gultom.
Disi lain sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas dengan tujuan menjadi wisata kelas Internasional.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka alam sekitar Danau Toba juga harus terus dijaga dan dibenahi untuk menambah daya Tarik Danau Toba sebagai destinasi wisata Internasional.
Kelestarian alam Danau Toba terus mengalami penurunan kualitas, hal tersebut ditandai dengan debit air danau yang terus berkurang dikarenakan hutan yang menjadi hulu air Danau Toba diduga telah rusak.
PP GMKI berkeyakinan, apabila potensi wisata Danau Toba dapat dimaksimalkan dengan melestarikan lingkungan sekitar Danau Toba lebih memajukan ekonomi masyarakat dibanding mempertahankan keberadaan PT. TPL.
“Bukti keseriusan kami menyikapi hal ini, saya selaku Ketua Umum GMKI menginstruksikan seluruh cabang GMKI Se-Sumatera Utara untuk bergerak bersama masyarakat terdampak dalam memperjuangkan Gerakan tutup TPL, dan kami PP GMKI akan suarakan ditingkat pemerintah pusat," tutupnya.*