Jakarta, INDONEWS.ID - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Periode 2021-2024, meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir jangan mencari popularitas politik di tengah rakyat menderita karena pandemi COVID-19.
Wakil Sekretaris Jendral Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (POLHUKAM) PB PMII, Hasnu mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir kalau dicermati dalam dua pekan terakhir kebanyakan manuver politik. Padahal, rakyat sedang menderita karena pandemi yang masih berlangsung di Indonesia.
"Berhenti lah untuk manuver. Rakyat Indonesia lagi menderita. Bantuan BUMN terutama mendukung vaksinasi gratis di tengah negara mengalami krisis kesehatan dan krisisi ekonomi seperti ini sangat dibutuhkan," tegas Hasnu kepada media ini, Jakarta, Minggu,(18/7/2021)
Hasnu mengungkapkan, publik mencermati betul beberapa manuver Menteri BUMN dalam dua pekan ini seperti polemik obat Ivermectin, permintaan Dana APBN untuk PMN Rp 72,4 triliun untuk suntikan BUMN, hingga jual eceran vaksin Kimia Farma.
PB PMII menduga kuat, manuver Menteri BUMN ini bagian dari pengalihan isu terhadap kegagalan memimpin BUMN selama dua tahun terakhir.
PB PMII menilai, Menteri BUMN sedang membangun popularitas untuk tujuan politik tertentu dengan mengorbankan rakyat kecil di tengah situasi negara lagi krisis baik sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik, sosial dan budaya dan terutama soal kemanusiaan.
Hasnu menjelaskan, PB PMII tentu mempertanyakan kebijakan jualan vaksin kepada Menteri Keuangan. Kebijakan menjual vaksin ini menambah penderitaan rakyat.
"Tujuan negara itu adalah mengurangi penderitaan rakyat dan menambah kebahagiaan bagi rakyat. Jadi jangan manuver terus dong dalam situasi dan kondisi seperti ini," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Hasnu, PB PMII juga mempertanyakan ke Menteri Keuangan tentang Penggunaan APBN 2021 senilai Rp 97 triliun untuk kesehatan termasuk membeli vaksin, apakah ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat di atas penderitaan rakyat.
"Nah, ini harus dijelaskan ke publik," pintah Hasnu.
PB PMII menilai, vaksin yang dilakukan oleh negara dan BUMN bagian terintegrasi didalamnya seharusnya dilakukan secara gratis. Ide BUMN itu memang benar profit oriented, tapi kan ada kebijakan tertentu dengan melihat situasi seperti ini.
Hal ini, kata Hasnu, sangat jelas ditegaskan dalam konstitusi negara kita bahwa mewajibkan negara untuk mencerdaskan dan melindungi rakyat.
Dengan demikian, kata Hasnu, seharusnya para pembantu Presiden Joko Widodo untuk selaras mendukung vaksinasi gratis di Tanah Air.
"Negara juga sudah gencar melakukan vaksinasi, tapi bisa lihatkan provinsi-provinsi terluar dari Indonesia seperti halnya di NTT masih kekurangan vaksin. Di NTT, rakyat masih berubatan vaksin. Negara lagi di mana ini? Apakah masih manuver? Cari untung dan lain-lain. Kan aneh!," tegas Hasnu.
Menurut Hasnu, baru-baru ini pemerintah diketahui menambah anggaran kesehatan sebesar Rp9,71 triliun untuk persiapan program vaksinasi Covid-19. Sehingga kini alokasi untuk sektor kesehatan menjadi Rp97,26 triliun, sebelumnya Rp87,55 triliun.
Hasnu mengatakan, informasi tersebut disampaikan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Budi Gunadi Sadikin.
Seperti alasan pemerintah, kata Hasnu, kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan tersebut dikarenakan rencana pemerintah melakukan program vaksinasi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan pemerintah sendiri.
Awalnya, jelas Hasnu, PB PMII sangat mendukung ikhtiar negara (pemerintah) untuk melakukan realokasi dalam anggaran PEN.
Karena bertujuan untuk memberikan fokus yang lebih besar pada program Perlindungan Sosial. Ada peningkatan anggaran menjadi Rp234,34 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp203,90 triliun.
Hasnu mengatakan, realisasi program PEN sendiri hingga 25 November 2020 atau kuartal IV sudah dicairkan Rp423,23 triliun atau 60,9 persen dari total pagu anggaran program sebesar Rp695,2. Berdasarkan data pemerintah.
Kemudian, lanjut Hasnu, diketahui untuk penyaluran anggaran secara keseluruhan program KPC-PEN disalurkan pada enam sektor dengan rincian penyaluran anggara berikut:
1. Sektor kesehatan realisasi Rp39,69 triliun atau 40,81 persen dari pagu Rp97,26 triliun
2. Sektor Insentif Usaha realisasinya Rp44,82 triliun atau 37,16 persen dari pagu Rp120,61 triliun
3. Sektor Perlindungan Sosial realisasi Rp203,60 triliun atau 86,88 persen dari pagu Rp234,34 triliun
4. Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) realisasi Rp97,05 triliun atau 84,53 persen dari pagu Rp114,81 triliun
5. Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda realisasi Rp36,06 triliun atau 54,66 persen dari pagu Rp65,97 triliun
6. Sektor Pembiayaan Korporasi realisasi Rp2,00 triliun atau 3,22 persen dari pagu Rp62,22 triliun.
Penyaluran dan rincian anggaran pada enam sektor di atas, kata Hasnu, penjelasan pemerintah. Bukan penjelasan rakyat. Karena itu, PB PMII menegaskan agar Menteri BUMN Erick Thohir selaras dengan narasi besar Presiden Joko Widodo.
Ia melanjutkan, dalam situasi seperti ini, pembantu Presiden harus mampu bekerja secara cepat untuk kepentingan rakyat. Berhentilah untuk manuver dan tujuan politik tertentu demi popularitas.
"Semua pejabat publik dan pembantu Presiden yang bekerja secara sungguh-sungguh dalam situasi seperti ini adalah pahlawan kesehatan itu sendiri. PB PMII terus mendukung dan mengawasi setiap langkah negara untuk menyelesaikan masalah kesehatan," tutupnya.*