Jakarta, INDONEWS.ID - Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma, menyampaikan sejumlah masalah berkaitan penerimaan tenaga kerja di tanah Papua. Beberapa masalah penerimaan tenaga kerja terjadi baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.
Menurut Filep, rekrutmen tenaga kerja di Papua baik di sektor pemerintahan, swasta, BUMN maupun BUMD belum menyentuh Orang Asli Papua (OAP).
Ia menambahkan, untuk dapat bekerja di beberapa institusi tersebut, OAP harus melakukan aksi untuk memperoleh kebijakan yang memberikan ruang dan kesempatan bagi OAP.
"Untuk dapat bekerja di tempat-tempat tersebut, Orang Asli Papua itu ibaratnya jauh panggang dari api. Beberapa fakta Orang Asli Papua untuk memperoleh suatu pekerjaan selalu dilakukan dengan langkah-langkah aksi, tindakan-tindakan yang keras kemudian baru ada kebijakan oleh pemerintah," kata Filep kepada media di Jakarta, Kamis (29/7/2021).
Filep menyampaikan, sebelumnya telah ada kebijakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil 80% Orang Asli Papua dan 20% non asli Papua.
Namun, menurutnya, hal tersebut belum mampu menjawab kebutuhan lapangan pekerjaan di Papua. Filep juga menyoroti adanya permasalahan rekrutmen tenaga kerja di salah satu perusahaan swasta.
"Di bidang swasta, perusahaan maupun industri misalnya kita lihat sejumlah laporan kami dapat. Pasca Covid-19 ini, anak-anak asli Papua itu diistirahatkan. Sementara ada informasi yang kami dapatkan perusahaan itu kemudian merekrut tenaga dari luar Papua untuk menduduki posisi-posisi yang ditinggalkan oleh anak Papua tadi,” jelasnya.
Menurut Anggota DPD RI tersebut, hampir di semua sektor pekerjaan juga didominasi oleh orang non Papua. Ia mengatakan, hampir semua peluang kerja ini diambil oleh orang non Papua baik di sektor swasta seperti sektor ekonomi bisnis, industri hingga di sektor politik seperti anggota dewan di tingkat Kabupaten hingga pusat.
"Hal inilah yang kemudian menimbulkan suatu pandangan bahwa negara tidak adil, negara tidak bijak, negara diskriminatif terhadap orang Papua. Nah ini yang kita berharap bahwa dalam situasi apapun dalam kebijakan apapun maka Papua itu adalah Indonesia. Kebijakan itu harusnya memprioritaskan Orang Asli Papua sehingga orang Papua juga bisa berpartisipasi terhadap pembangunan daerah hingga pembangunan nasional dengan cara dilibatkan dalam semua aspek,” jelasnya.
Filep Wamafma juga menyampaikan apresiasi atas rekrutmen yang dilakukan oleh institusi Polri dan TNI. Ia mengatakan, baik TNI maupun Polri telah melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan memberikan kuota khusus bagi Orang Asli Papua.
Namun, menurutnya, belum nampak beberapa orang asli Papua yang menduduki jabatan-jabatan strategis di institusi tersebut.
"Hal inilah yang kemudian anak-anak muda Papua yang menyelesaikan studi sarjana jadi pengangguran karena tidak ada lapangan pekerjaan. Minim tenaga terampil, minim pendidikan vokasi dan keterampilan untuk pengembangan kemampuan dan pelatihan-pelatihan. Kemudian banyak sekali anak Papua yang hebat menjadi sarjana tapi kemudian peluang kerja itu tidak ada dan mengakibatkan pengangguran,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Filep Wamafma berharap adanya UU Otsus Jilid 2 dapat menjawab persoalan dengan mengutamakan pemberdayaan OAP.
Menurutnya, UU Otsus harus berjalan tepat sasaran, memproteksi, mempercayakan, menghormati dan memberikan jaminan bahwa orang asli Papua memiliki hak istimewa di tanah Papua.*