INDONEWS.ID

  • Senin, 02/08/2021 23:51 WIB
  • BNPB Lakukan Pemantauan Posko PPKM Tingkat kelurahan di Jabodetabek

  • Oleh :
    • Mancik
BNPB Lakukan Pemantauan Posko PPKM Tingkat kelurahan di Jabodetabek
Pemantauan Posko PPKM di Kelurahan Pondok Ranji.(Foto:Dok.Satgas Covid-19)

Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melakukan penguatan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Tangerang Selatan (Jabodetabek - Tangsel).

Kegiatan pemantauan ini dilakukan dalam rangka memperkuat peran posko di lapangan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Baca juga : Kepala BNPB Hari Ini Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Gresik

BNPB yang diwakili Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat (DSDD) meninjau wilayah Jabodetabek – Tangsel pada Senin (19/7) hingga Kamis (22/7).

Penguatan dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan kepada posko PPKM. Koordinasi dilakukan terkait kebutuhan posko untuk penanganan darurat Covid-19.

Baca juga : Sambangi Pasuruan dan Probolinggo, BNPB Tekankan Upaya Antisipasi Potensi Bencana

Selain itu, tim BNPB juga melakukan pemantauan pelaksanaan PPKM di tingkat kelurahan. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim mencatat posko PPKM yang berada di tingkat kelurahan berperan aktif sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

Unsur pentahelix berperan aktif dalam penguatan posko PPKM, salah satunya dalam hal pemberdayaan relawan. Berbagai kalangan dikerahkan untuk ditempatkan sebagai relawan pada posko-posko tersebut.

Baca juga : Menteri PANRB Apresiasi Kinerja BNPB Jalankan Reformasi Birokrasi

Di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan misalnya, relawan posko berasal dari swadaya masyarakat, tokoh agama, dan dokter dari warga setempat. Begitu pula di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Di Kota Tangerang Selatan, Satuan Tugas (Satgas) dan relawan aktif menindak para pelanggar PPKM Darurat. Adapun penindakan tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor.443/2584/Huk tentang Perpanjangan PPKM Level 4.

Edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat juga gencar dilakukan. Di Kabupaten Bogor, edukasi dilakukan mulai dari terjun langsung ke lapangan hingga melalui laman media sosial. Hal tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan.

Sementara itu, tim juga mencatat beberapa hal yang kerap menjadi kendala di lapangan. Seperti di sebagian wilayah DKI Jakarta dan Kota Depok, pasokan oksigen masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan warga. Hal tersebut menyebabkan warga kesulitan untuk mendapatkan oksigen.

Selain itu, posko PPKM di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Lubang Buaya melaporkan adanya petugas dan nakes yang ikut terpapar Covid-19.

Hal ini menyebabkan kurangnya SDM sehingga menghambat penanganan Covid-19 di wilayahnya.

Menurut data yang dikeluarkan BNPB per Senin (2/8), kenaikan kasus harian di DKI Jakarta dan Banten mencapai 1000 kasus. Sementara di jawa Barat kasus harian bertambah sebanyak 2341 kasus.

Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta juga masuk ke dalam urutan 5 besar kematian harian tertinggi di Indonesia.

Pendampingan dan pemantauan posko PPKM ini diharapkan dapat mengurangi angka tersebut. Koordinasi bersama pihak-pihak di tingkat kelurahan juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.*

Artikel Terkait
Kepala BNPB Hari Ini Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Gresik
Sambangi Pasuruan dan Probolinggo, BNPB Tekankan Upaya Antisipasi Potensi Bencana
Menteri PANRB Apresiasi Kinerja BNPB Jalankan Reformasi Birokrasi
Artikel Terkini
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
Tiga Orang Ditemukan Meninggal Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Garut
Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD
Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas