Jakarta, INDONEWS.ID -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai tengah melancarkan strategi politik jelang Pemilu 2024. Hal itu lantaran elit partai berlambang banteng moncong putih itu sedang melancarkan kritik terhadap pemerintah antara lain terkait penanganan pandemi Covid-19.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menyatakan kritik yang dilayangkan oleh beberapa pentolan PDIP itu ibarat upaya partai penguasa menjaga jarak dengan pemerintahan yang tengah menuai kekecewaan publik atas penanganan pandemi yang tidak berkesudahan.
"Dalam konstruksi saat ini, pemerintah kehilangan dukungan dan kepercayaan di tengah masyarakat. Kalau PDIP masih ada dalam pemerintah diam dan tidak mengkritik maka elektoral akan hilang karena tahu pemerintah sedang tidak dipercaya publik. Di saat yang sama, PDIP butuh kemenangan di 2024, kemenangan dibutuhkan ketika didukung rakyat lagi, sehingga mau tidak mau mengkritik," ujar Ujang seperti dikutip Konfrontasi.co, di Jakarta.
Kritik PDIP itu tercermin dari sejumlah pernyataan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani yang tercatat rutin mengkritisi kebijakan pemerintah sejak Juni lalu.
Kritik Puan di antaranya mendesak pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di zona merah penularan virus corona (Covid-19).
Puan juga tegas meminta penerapan PPKM Darurat tidak berhenti sebatas kebijakan di atas kertas. Semua aturan yang dituangkan dalam PPKM Darurat menurutnya harus dijalankan secara sempurna dan ditegakkan.
Seminggu berselang, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengingatkan bahwa kondisi rumah sakit yang melayani pasien Covid-19 penuh. Situasi tersebut menurut dia telah membuat pasien dengan gejala sedang dan berat kebingungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Terakhir, Puan mengungkapkan kekhawatirannya terkait sejumlah aturan dalam PPKM level 4 yang diperpanjang hingga 2 Agustus.
Ia menyoroti aturan makan di tempat selama 20 menit yang berpotensi hanya jadi lelucon di masyarakat. Menurut dia pemerintah harus bisa menjelaskan secara rinci aturan tersebut jika tak ingin melahirkan ketidakpercayaan masyarakat.
"Soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci," kata Puan dalam dalam keterangannya, Selasa (27/7).
Muluskan Langkah Puan Menuju Pilpres 2024?
Ujang menilai manuver politik yang dilakukan PDIP dengan mengkritik pemerintah saat ini merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah Puan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Menurutnya, sekarang merupakan waktu yang tepat untuk PDIP bermanuver, mengingat tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dimulai pada 2022 mendatang.
"Sudah tidak ada waktu lagi, tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum 2024," ujarnya.
Ujang menambahkan, manuver politik yang dilakukan oleh PDIP saat ini akan memberikan dampak signifikan. Menurutnya, PDIP sedang memainkan politik dua kaki seperti yang dimainkan oleh Gerindra sejak awal periode kedua Jokowi.
"Berpengaruh karena rakyat butuh dukungan dari partai makanya mereka lakukan strategi dua kaki. Strategi itu sudah lama dilakukan Gerindra," ujar Ujang.
Kritik terhadap pemerintah tak cuma datang dari Puan. Anggota PDIP di Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon bahkan dengan tegas menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak menerapkan lockdown sejak awal pandemi Covid-19.
Bahkan Ketua Umum PDIP juga mengeritik langkah Presiden Jokowi yang terkesan enggan memegang kendali komando bencana, termasuk pandemi Virus Corona. Padahal, kata putri Soekarno itu, bencana merupakan persolan extraordinary.
Seperti dikutip Kompas.com, pada Rabu (4/8/2021) Megawati mengatakan, dirinya pernah meminta agar Presiden Joko Widodo langsung memegang komando penanganan apabila terjadi bencana di Indonesia.
"Saya bilang pada Pak Presiden, Bapak lah yang namanya kepala negara Presiden Republik Indonesia yang harus langsung karena ini persoalannya adalah extraordinary," kata Megawati, Rabu (4/8/2021).
Usulan itu disampaikan kepada Jokowi karena ia menilai banyak pemimpin di daerah yang tidak memiliki kesadaran terkait penanganan bencana.
Akibatnya, apabila terjadi bencana di sebuah daerah, tidak ada kejelasan mengenai siapa pemegang komando penanganan bencana di daerah tersebut.
"Monggo, dengan segala hormat, saya tidak berniat untuk sok tahu atau apa, inilah kelemahan kita, ketika kejadian kan terjadi kelumpuhan, seperti di Palu," kata Megawati.
Megawati pun mengaku sudah pernah berpesan kepada Jokowi untuk menaruh perhatian terhadap potensi-potensi bencana alam yang dapat terjadi di Indonesia.
"Saya bicara kepada presiden, kalau bapak ngomong new normal akibat pandemi ini, maka antara lain kita akan memang masuk ke dalam sebuah tatanan new normal, antara lain apa? Urusan mengikuti bencana-bencana ini," kata dia.
Presiden kelima RI itu menambahkan, perlu ada gotong royong dari semua pihak untuk menyelamatkan sesama manusia apabila sedang terjadi bencana.
"Kita harus bergotong royong, tidak bisa memilah-milah. Oh ini bukan kerjaan saya, tidak bisa saya lakukan. Sekali lagi tidak bisa begitu. Karena yang ditolong jiwa manusia," ujar Megawati.
“Political Distancing”
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas mengamini ada kekecewaan dengan keadaan akibat pandemi. Namun, sebagian besar masih mengaitkannya dengan kondisi global.
"Faktor lain, warga pemilih belum mengaitkan penyebab wabah Covid dan krisis ekonomi pada buruknya kinerja Jokowi," kata Sirajudin.
Merujuk hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2021, ada 61,8 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintah menangani pandemi virus corona. Survei melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia pada 21-28 Mei 2021
Kemudian ada 35,2 persen responden tak puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani pagebluk. Angka tersebut meningkat 6 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya yang hanya sebesar 29,4 persen.
Sirajuddin tidak menutup kemungkinan PDIP bakal mengalami penurunan suara akibat penanganan pandemi Covid-19 yang kurang memuaskan. Tetapi tidak hanya PDIP. Partai-partai politik lainnya pun berpotensi mengalami nasib sama.
Sirajuddin mengatakan partai politik dalam kabinet Jokowi saat ini bisa menghindari persepsi buruk masyarakat dengan mengambil jarak dari PDIP. Itu bisa menjadi langkah yang diambil guna mencegah penurunan suara akibat kekecewaan publik terhadap pemerintah dalam menangani pandemi.
"Tergantung seberapa lincah mereka bergerak. Dan seberapa cerdas mereka mengambil jarak. Jika mereka melakukan `political distancing` dengan PDIP dan Jokowi, mereka mungkin bisa menarik untung. Setidaknya tidak ikut terbawa anjlok lebih dalam," katanya.
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa pandangan resmi PDIP hanya disampaikan oleh pimpinan fraksi.
Menurutnya, kritik seperti yang disampaikan oleh sejumlah politikus PDIP terhadap langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 merupakan pandangan individu yang bertujuan untuk memperkaya sudut pandang.
"Pandangan individu demikian memperkaya sudut pandang dan divergensi opini. Tak ada masalah. Namun pandangan resmi tetap yang disampaikan pimpinan fraksi," ucap Hendrawan.
Hendrawan juga menyampaikan, setiap anggota dewan diharapkan menjalankan fungsi kontrol. Menurutnya, hal itu kemudian membuat masing-masing anggota dewan melihat sebuah masalah dari sudut yang lain.
"Per definisi, anggota DPR memang diharapkan menjalankan fungsi kontrol. Jadi punya kecenderungan melihat masalah dari sudut yang lain. Tapi, sikap politik tetap mengacu pandangan resmi fraksi dan DPP," pungkasnya. (*)