Jakarta, INDONEWS.ID - Wabah pandemi Corona virus deseases 2019 atau covid-19 dalam 2 tahun terakhir ternyata tak hanya membawa bencana tetapi justru membawa berkah, khususnya bagi dunia pertanian di Indonesia.
Hal itu terbukti dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa produk domestik bruto pertanian pada quartal empat tahun 2020 tumbuh sebesar 2,59% dibanding quartal yang sama di tahun sebelumnya.
Bahkan, pada triwulan pertama tahun 2021 pun, sektor pertanian juga tercatat sebagai sektor andalan karena mampu tumbuh positif sebesar 2,95 persen. Inilah yang membuat hampir seluruh sektor pertanian bergerak positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi covid-19.
Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvick Hosnul Qolbi mengatakan bahwa pihaknya mencatat kementerian pertanian menyumbang hampir sebesar 16,4 persen pada APBN.
"Tentu, program kami di Kementerian Pertanian memang sandaran utama kita adalah tangan. Nah, tangan ini unik. Di catatan kami, meningkat juga sumbangan APBN kita hampir 16,4% alhamdulillah juga. Tapi saya sampaikan ke kawan-kawan di Kementerian jangan berbangga dulu. Ini sebenarnya bukan prestasi mutlak dari Kementrian," kata Harvick Hosnul Qolbi.
Meningkatnya Petani Berdasi
Berkah lain, pandemi covid-19 juga memunculkan generasi baru petani di tanah air yang disebut dengan generasi petani milenial atau petani berdasi. Jumlahnya di tahun 2021 ini mencapai 3 sampai 4 juta petani milenial.
Mereka tumbuh secara alamiah sebagai dampak dari menurunnya peluang lapangan kerja di perkotaan di masa pandemi covid-19, dimana terjadi gelombang PHK besar-besaran baik di perusahaan swasta maupun pemerintah.
"Lapangan ini unik. Di catatan kami, karena justru meningkatkan adanya 3-4 juta petani baru pada 2021 ini. Saya tidak henti-hentinya menstimulasi mereka agar maksimal. Ini saya senang sekali ternyata masih semangat artinya masyarakat masih mencari jalan untuk hidup dengan bertani, berkebun dan beternak," ujar Harvick Hosnul Qolbi.
Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvick Hosnul Qolbi menegaskan kehadiran generasi petani milenial ini harus disikapi dengan cerdas dan cermat oleh Kementerian Pertanian. Jika tidak, maka generasi petani baru di Tanah Air ini akan layu sebelum berkembang selepas pandemi covid-19 berlalu.
"Untuk persoalan petani milenial, kita ahrus bangga. Apalagi di tengah pandemi menarik anak-anak muda ini sekarang tidak mudah. Karena arus informasi juga sangat terbuka sekali. Mereka mudah mengakses semua secara internasional. Jadi income nomor satu, kedua trust: ketersediaan benih, teknologi dan lain-lain. Karena ini akan sulit," tutur Harvick Hosnul Qolbi.
"Bapak-bapak, ibu-ibu petani mudah-mudahan nggak kapok menjadi petani. Saya sampaikan ke pak presiden, terus menyekolahkan anaknya kemungkinan belum tentu di bidang pertanian, program studi kedokteran atau mungkin yang lain. Akhirnya, lahan yang tadinya memang milik bapak-bapak atau ibu-ibu, karena tidak ada yang menggarap, dijual. Ini tidak bisa dicegah. Pertama karena ini memang milik pribadi sendiri, tentu tidak ada larangan untuk menjual lahan tersebut, kecuali kalau kita lindungi dari RUTR," ungkapnya.
Beri Kepastian ke Petani
Selain itu, Harvick Hasnul Qolbi menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) juga mencatat sejumlah masalah yang dihadapi para petani saat ini. Baik kelangkaan pupuk dan benih hingga lahan yang terus berkurang.
Terkait sejumlah permasalahaan itu, Harvick Hasnul Qolbi menyebut pihaknya sudah didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan akan segera diatasi.
"Kemnterian Pertanian tentu akan membela bapak dan ibu atas masalah yang terus menghantui kita bersama. Produksi pupuk dan benih adalah sesuatu yang sangat penting," tegas Harvick Hasnul Qolbi.
Ia juga meminta pada kepala daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati untuk turun langsung memberikan kepastian kepada para petani.
"Kepala daerah mulai dari Bupati hingga Gubernur harus turun langsung memberikan kepastian kepada para petani. Informasi yang berasal dari pusat, tak boleh terputus dan hanya sampai di level pemerintah daerah, namun harus dapat diterjemahkan hingga ke petani," tutupnya.*(Rikard Djegadut)