Oleh Muhammad AS Hikam
Tadi malam, 17/08/21, sekitar jam 20.00 WIB, Zahibullah Mujahid (ZM), juru bicara *Negara Emirat Islam Afghanistan* (EIA) menggelar konpers pertama di ibukota Kabul pasca-pengunduran diri pasukan AS dan jatuhnya pemerintah Afghanistan di bawah Presiden Ashraf Ghani (AG). Kendati masih finalisasi struktur pemerintahan EIA masih terus dibicarakan oleh para pemimpin baru di bawah Taliban, namun dalam konpers tsb ZM menyebut gagasan tentang *"Pemerintahan yang inklusif"* yang berdasarkan syariah Islam. ZM juga mengatakan bahwa pemerintah EIA akan memberikan amnesti kepada semua orang yang pernah berpihak kepada lawan, termasuk mereka yang menjadi pasukan militer dan kelompok sipil.
Demikian pula janji pemerintah baru untuk membuka akses bagi kaum perempuan Afghanistan untuk pendidikan, kerja, dan aktifitas sosial politik sejauh berada dalam bingkai syariat Islam. EIA menyatakan akan mematuhi hukum internasional dan menjanjian perdamaian, serta tidak memberi peluang kepada kekuatan asing untuk menjadikan Afghanistan sebagai tempat perlindungan (sanctuary) bagi terorisme.
Konpers pertama ini tentu penting bagi penguasa baru Afghjanistan tsb untuk menampilkan imaji positif baik kepada rakyat Afghanistan maupun masyarakat Internasional. Taliban juga menggunakan momen tersebut untuk meyakinkan bahwa kendati ideologi Islam tetap menjadi landasan mereka, namun pengalaman selama dua dasawarsa terakhir ini telah membuat mereka mengalami perubahan-perubahan yang akan membuat gerakan dan pemerintahannya tidak lagi mengulangi model sebelumnya, sebuah sistem politik otoriter ultra konservatif yang dianggap mengabaikan HAM dan ditolak oleh masyarakat internasional.
Sampai sejauhmana janji-janji dalam konpers ini akan dapat terwujud, tentu masih terlalu pagi untuk memberikan penilaian. Yang jelas berbagai opini baik skeptis maupun optimis pasti akan terus ada, terutama di media dan media sosial. Hemat saya, pemerintah dibawah EIA tak punya pilihan lain kecuali bekerja keras untuk membangun sebuah pemerintahan yang *efektif* berbasis pada prinsip inklusifitas, penghormatan thd HAM, dan demokratis bagi seluruh warganegaranya. Itulah landasan tatanan pemerintahan dalam rangka membangunan negara-bangsa tersebut ke depan, agar tak mengulang trauma2 dan stigma masa lalu. Semoga!