Jakarta, INDONEWS.ID - Sebagai daerah yang seringkali menjadi sumber konflik dan perebutan sumber daya, Papua harus didekati strategi pembangunannya secara holistik dan berkeadilan, dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang terangkum dalam webinar Politeknik STIA LAN Jakarta dengan judul "Arah Menuju Kebijakan Pembangunan Papua Berkeadilan". Kegiatan diikuti Mahasiswa dan Sivitas Academika Politeknik STIA LAN, dan peserta umum lainnya, diselenggarakan daring via Zoom, Jumat, 17 Desember 2021.
Webinar ini menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya adalah Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. Dalam paparannya, Nurliah membahas tentang Pengembangan SDM Aparatur, Repormasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Papua. Diawali dengan isu strategis Papua 2019-2021. Nurliah mengatakan pemantapan rasa aman dan suasana demokrasi yang kondusif sebagai landasan utama pembangunan. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan dan gizi) baik dari status golongan pendapatan, gender maupun antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas dan karakteristik lokal pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antarwilayah dan Kabupaten serta peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.
Menurut Nurliah, permasalahan dan manajemen SDM Aparatur di Papua yaitu belum maksimalnya pelayanan kepegawaian, pendidikan pelatihan belum memadai. Untuk itu area perubahan reformasi birokrasi mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan pelayanan publik.
Narasumber yang kedua adalah Mardyanto Wahyu Triatmoko, S.IP., M.AP.,M.PP., peneliti pada Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Mardyanto mengatakan bahwa pembangunan Papua yang berkeadilan dan sensitif konflik. Mardyanto mengawali dengan kilas balik kebijakan pembangunan Papua, kegagalan faktor kebijakan pembangunan, posisi Otsus dalam pembangunan dan rasolusi konflik, strategi pembangunan (PP 107/2021 pasal 54(5), dan tantangan Otsus baru untuk pembangunan dan resolusi konflik. Untuk itu perlu upaya pembenahan yaitu Desentralisasi politik sebagai instrument pendukung pembangunan berkeadilan, dukungan riset untuk penguatan operasionalisasi Otsus.
Pemateri lainnya adalah Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D., Staf Ahli Pemerataan dan Kewilayahan (Ketua Tim Pelaksana Harian Desk Papua (Bappenas). Oktorialdi menyampaikan materi integrasi pembangunan kerangka otonomi khusus Papua tahun 2022 - 2041. Dengan pembahasan indikator makro pembangunan Papua, program terobosan inpres nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, mewujudkan Papua adil, mandiri dan sejahtera serta sinkronisasi program pendanaan dalam mewujudkan Papua adil, mandiri dan sejahtera 2041.
Dan pemateri inti pada webinar ini adalah
Dr. Frans Mekey, M.Si Sekda Kota Jayapura yang mewakili Dr. Benhur Toni Mano, MM., Walikota Jayapura. Frans menyampaikan
Arah Pembangunan Daerah di Papua yaitu :
1. Arah kebijakan pembangunan di Pulau Papua Tahun 2020-2024 yaitu: 1)Percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya melalui transformasi ekonomi dari berbasis SDA ke industri berbasis komoditas lokal dan pariwisata, hilirisasi industri pertambangan, minyak, dan gasbumi; 2) Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat; 3)Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon.
2. Strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah dengan peningkatan pelayanan dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penataan pelaksanaan otonomi khusus, penguatan konektivitas, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, penguatan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Tanah Papua. (Lka)