Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengingatkan Pemerintah bahwa konfrontasi dan dinamika politik nasional yang cenderung memanas hari-hari ini dapat mempengaruhi keputusan bisnis calon investor asing di Ibukota Negara (IKN) baru.
Hal disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu setelah mengamati bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus berlanjut dan telah menuai aksi demonstrasi penolakan dari kelompok buruh dan civil society.
"Kami khawatir eskalasi politik nasional akan terus memanas dan menyebabkan aksi demonstrasi dalam skala besar yang mengarah pada aksi people power jika wacana politik ini terus dipaksakan oleh elit politik Nasional. Dan setiap dinamika politik tentu akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri", terang Sultan melalui keterangan resminya kepada media di Jakarta, Senin,(14/03/2022)
Menurutnya, calon investor terutama investor asing akan sangat berhati-hati dan selektif dalam melakukan keputusan bisnisnya pada saat suasana sosial politik di suatu negara sedang tidak kondusif. Stabilitas nasional adalah prasyarat yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika ingin menarik lebih banyak investor asing.
"Saat ini kita sudah mendapati fakta bahwa terjadi arus keluar dana asing dari dalam negeri (capital outflow) dalam jumlah yang signifikan dan pembatalan investasi Softbank di IKN. Ini adalah alarm bagi pemerintah untuk tidak ceroboh dalam memulai konfrontasi politik nasional dengan wacana politik yang ditentang oleh masyarakat," tegas Sultan.
Dalam posisi IKN yang belum jelas asal-usul sumber pembiayaannya, kata Sultan, pemerintah sebaiknya lebih mawas diri dan tidak tergoda untuk merusak mood calon investor dengan wacana penundaan pemilu.
Kita ingin pemerintah fokus dan pada agenda pembangunan IKN tanpa harus risau dengan masa depan kepemimpinan politik nasional.
"Selain diakibatkan oleh situasi geopolitik global yang belum kondusif, pertimbangan investor asing tentu akan memaksa pemerintah untuk berpikir ulang dalam membangun IKN dengan mengandalkan investasi dari pihak investor. Pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan IKN dengan tanpa menggerus APBN yang masih selalu defisit," tutupnya.*