Jakarta, INDONEWS.ID - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang berbicara tentang penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Hasto merespon pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki Big Data pemilih Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri," kata Hasto dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin, 14 Maret 2022.
Hasto mengatakan Big Data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu, dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam," kata Hasto lagi.
Dia pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024. PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
Luhut, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
"Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," tegasnya.
Oleh karena itu, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. "Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" tegas Hasto.
Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.
"Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga `direction` yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya," kata Hasto.
Atas dasar hal itu, Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan "legacy" bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri Sebelumnya Luhut mengaku, penundaan Pemilu 2024 tidak hanya disuarakan PAN dan PKB.
Tetapi juga datang dari pendukung Partai Demokrat, Partai Gerindra serta PDI Perjuangan dan Golkar. Klaim tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berbicara di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat, 11 Maret 2022.
Luhut lebih jauh mengatakan, klaim tersebut berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Sejauh ini, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” kata Luhut.
Luhut juga mengatakan, berdasarkan big data tersebut, menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Alasannya, rakyat tidak berkenan uang Rp110 Triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.*