indonews

indonews.id

Setahun Pemerintahan Edi-Weng: Mabar Terus Berbenah, Bangkit semakin Mantap

Saya mencoba membuka link-link tulisan, barang kali ada artikel yang berkaitan dengan satu tahun pemerintahan Edi Endi-Weng, tetapi tidak saya temukan. Yang ada hanyalah kritikan-kritikan, sebenarnya hanya menyerang pribadi dan tidak berdasar.

Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: very
zoom-in Setahun Pemerintahan Edi-Weng: Mabar Terus Berbenah, Bangkit semakin Mantap
Konstantinus Kender, S.H. (Advokat PERADI)

Oleh: Konstantinus Kender, S.H. (Advokat PERADI)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pada Bulan Februari lalu, tepatnya tanggal 26 Februari 2022, pemerintahan Edi Endi-Weng sudah bergenap satu tahun. Masa satu tahun biasanya adalah masa refleksi sekaligus evaluasi bagi perjalanan sebuah pemerintahan untuk dapat menentukan langkah berikutnya.

Saya mencoba membuka link-link tulisan, barang kali ada artikel yang berkaitan dengan satu tahun pemerintahan Edi Endi-Weng, tetapi tidak saya temukan. Yang ada hanyalah kritikan-kritikan, sebenarnya hanya menyerang pribadi dan tidak berdasar.

Pada tataran ini, saya mengacungkan jempol yang besar teristimewa kepada Bupati Edi Endi. Bahwa walau ada yang menyerang pribadinya, Ia tetap cool dan tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan koridornya dan semakin mantap.

Padahal kalau ia mau, bisa saja hal tersebut dibawa ke ranah hukum. Di sini, saya mengutip pernyataannya: “Saya sudah kenyang dengan kritikan yang cendrung menyerang pribadi saya sejak saya menjadi anggota DPRD, tetapi saya tidak pernah menanggapinya. Saya hanya tetap menjalankan sesuai dengan keyakinan saya, apa yang saya anggap benar dan baik.”

Prinsip dasar dan keyakinan inilah yang mungkin membawa Edi Endi terpilih sebagai anggota DPRD empat kali dan kini menjadi seorang bupati di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), kabupaten dengan seribu satu obyek wisata ini.

Karena tidak menemukan tulisan tentang perjalanan satu tahun pemerintahan Edi Endi-Weng, akhirnya saya mencoba mengais kembali informasi, baik dari sekedar debat kusir di WA group dan berita-berita yang berhubungan dengan pemerintahan Edi Endi-Weng sejak dilantiknya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mabar, serta informasi lainnya yang didapatkan untuk menjadi sebuah goresan ini.

Karena saya berpikir sayang kalau seandainya tidak ada dokumentasi perjalanan suatu pemerintahan, entah dari perpektif mana pun. Termasuk dari perpektif saya yang saya anggap bahwa selama satu tahun pemerintahannya, Edi Endi-Weng sudah meletakan dasar yang baik dan benar, menuju mabar yang semakin mantap. Walaupun tidak semua apa yang telah dilakukan oleh Edi Endi-Weng terangkum dalam tulisan ini.

Tongkat dan Ciri Pemimpin yang Hebat

Pemimipin yang hebat adalah pemimpin yang mempunyai kekhasan gaya atau ciri tersendiri yang sangat berbeda dengan orang pada umumnya. Baik dalam penampilannya, tutur katanya, mimik dan lain sebagainya.

Presiden Soekarno misalnya, dalam setiap penampilannya, selalu mengenakan peci, setelan jas dengan kepangkatan dan symbol militer serta selalu membawa tongkat kecil.

Presiden Soeharto, dalam penampilannya selalu mengenakan batik dan safari dengan senyum khasnya. Dalam pidato pun beliau selalu mengucapkan “semangkin” menunjuk kata semakin.

Demikian juga dengan Presiden Habibie yang dalam penampilan selalu mengenakan batik dan safari. Gaya komunikasi dan pidato yang ‘dantel’ karena dipengaruhi oleh lafal eropa dan belalakan matanya menununjukan kekhasannya.

Demikian pula dengan Gus Dur dengan ciri khasnya “itu aja kok repot” sambil tangan kanannya ‘entap-entap’ kursi. Megawati dengan pekikan merdekanya. SBY dengan retorikanya yang rapi dan Joko Widodo dengan gaya ndesonya belusukan.

Demikian juga dengan Bupati Edi Endi. Begitu selesai dilantik sebagai bupati pada tanggal 26 Februari 2021, beliau melakukan apel akbar di depan kantor bupati sambil memegang tongkat simbol kekuasaan yang mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.

Besoknya, Bupati Edi pun langsung melakukan sidak ke berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Labuan Bajo. Dan di tangannya selalu memegang tongkat.

Banyak kritikan dan cibiran, ngelenehan dari lawan politiknya bahkan mengumpatnya, tetapi beliau tetap melakukanya dan tongkat simbol kekuasaannya selalu di tangannya sampai selesai semua OPD itu disidaknya.

Setelah itu, tongkat tidak dibawah lagi oleh Bupati Edi Endi. Itulah kekhasan Edi Endi sebagai seorang pemimpin, bahwa ia mau menunjukan kepada semua OPD bahwa ini loh saya bupati kalian yang baru, pemimpin baru kalian dan kalian harus siap dengan gaya saya sebagai pemimpin kalian.

Alhasil memang, yang dulunya pegawai datang semaunya bahkan ada yang absennya sampai lebih dari empat puluh hari dan tidak diapa-apakan, tapi sekarang semua OPD diwajibkan harus apel pagi setiap hari.

Semua absensi di setiap OPD menggunakan sidik jari yang terhubung dengan BKD sehingga tidak ada lagi ruang untuk titip absensi. Yang terlambat ditegur oleh masing-masing kepala OPD dan itu sangat berpengaruh terhadap isentif setiap pegawai. Dan yang terburuk disiplinnya adalah pemecatan, seperti yang pernah dilakukan oleh Bupati Edi Endi pada awal masa kepemimpinannya.

Keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur berapa banyak pembangunan fisik yang telah dilakukan, tetapi mengubah kebiasaan masyarakat, atiitud dan kedisiplinan adalah suatu prestasi juga yang bisa dibanggakan dari seorang pemimpin.

Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi beberapa sahabat saya kebetulan mereka ASN di kecamatan. Mereka semacam mengeluh, “ta pa camat neka ba ce hami bail disiplin de hemi wa mai Labuan Bajo hitu e” (disiplin yang dari Labuan Bajo jangan terlalu kaku lah di kecamatan).

Kebetulan camatnya adalah camat baru yang dilantik pada bulan Januari lalu. Inilah poin penting dari disiplin yang diterapkan oleh Bupati Edi Endi yang dapat ditularkan ke setiap perangkat daerah termasuk ke kecamatan kalau bisa sampai ke desa.

Displin, Kinerja dan Produktifitas

Antara disiplin, kinerja dan produkfitas adalah tiga hal yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Disiplin akan menghasilkan kinerja yang baik, dan kinerja yang baik akan berpengaruh terhadap produktifitas.

Disiplin adalah ketaatan terhadap konsep, nilai, kesepakatan atau aturan yang telah ditetapkan. Kinerja adalah bagaimana menjalankan konsep, nilai, kesepakatan atau aturan itu dengan konsisten sehingga menghasilkan produktifitas. Dan produktifitas adalah hasil dari kinerja yang dapat dinikmati.

Dalam konteks di pemerintahan, produktifitas adalah apa yang dinikmati masyarakat atas kinerja yang baik dari pemerintah sebagai pelayan publik. Pada pertengahan Maret 2022 yang lalu, saya mendatangi kantor perizinan di Labuan Bajo untuk mengurus sebuah perizinan. Saya datang sekitar pukul delapan.

Saya datang lebih awal karena jam dua belas, saya harus boarding pass di Bandara Komodo. Saya lihat sudah ada satu orang yang sudah duduk di depan meja bagian pelayanan dan sedang dilayani oleh seorang pegawai laki-laki. Dan di meja lain, bagian verifikasi sudah antri sedang dilayani dan mendapat penjelasan utuh dari seorang pegawai perempuam pada bagian tersebut.

Melihat saya masih berdiri, pegawai laki-laki itu menanyakan keperluan saya. Kemudian ia mengatakan bersabar sebentar ya pa, dua pegawai kita yang lain belum datang. Tidak lama kemudian ada dua orang pegawai perempuan datang dan siap bekerja. Dan keperluan saya pun dilayani tidak lebih dari tiga puluh menit dan tanpa biaya sedikit pun.

Produktifitas lainnya yang dapat dinikmati adalah di bidang pendapatan daerah. Saya berbincang dengan seorang pegawai bidang pendapatan daerah dan saya menanyakan, “apa bedanya antara pemerintahan Edi Endi-Weng dengan menerapkan disiplin yang tinggi pada pegawainya dengan pemerintah sebelumnya?” Dengan singkat pegawai tersebut menjawabnya, “pada hasilnya, jauh lebih produktif pada masa sekarang”.

Perlu diapresiasi memang bahwa walaupun diliputi pandemi covid-19, Mabar yang mengandalkan sektor pariwisatanya adalah kabupaten dengan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di NTT setelah Kota Kupang di Tahun 2021.

Tahun 2021 PAD Kota Kupang sebesar 165 miliar dari target 182 miliar sedangkan Mabar 155 miliar dari target 160 milar. Dan kabupaten lainnya di NTT hampir PAD nya di bawah 100 miliar. Pada bidang pendapatan daerah ini memang harus menempatkan pegawai-pegawai yang berintegritas tinggi, kerena bukan tidak mungkin ada saja godaan-godaan dari wajib pajak.

Daya paksa dari pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang terhadap wajib pajak tidak bergeming. Bahkan pernah Pemda Mabar mendatangkan komisioner KPK untuk menjelaskan sekaligus memberi daya paksa terhadap wajib pajak.

Membagi tiga bidang di Bapenda yaitu Bidang Pendataan dan Pemeriksaan Pajak Daearah, Bidang Penilaian, Penetaapan dan Penagihan, dan Bidang Penguluhan, Evaluasi dan Penanganan Keberatan adalah bukti keseriusan Bupati Edi Endi untuk mendongkrak PAD Mabar.

Bahkan baru-baru ini ada dari pemerintah kabupaten lain dari Jawa yang studi banding ke Mabar soal bidang pendapatan daerah ini. Ini suatu pretasi yang luar biasa. Mabar menjadi roh model dalam meningkatkan pendapatan daerah di Indonesia.

Selain itu yang dapat dinikmati juga adalah ada beberapa ruas jalan di Labuan Bajo yang tadinya masih lapen sekarang sudah di hotmix dengan baik. Demikian juga di bidang Humas, setiap masyarakat, siapa pun yang mau bertemu dengan bupati dan wakil bupati selalu dilayani dengan baik dan penuh keramahan. Dan tentu di OPD lainnya juga pasti ada peningkatan produktifitas diakibatkan adanya penerapan disiplin yang tinggi.

Pegawai yang terlalu banyak di suatu OPD juga akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang tentu juga berpengaruh terhadap produktifitas. Rasionalisasi tenaga kontrak daerah (TKD) yang dilakukan oleh Edi Endi-Weng sebenarnya adalah langkah tepat walaupun itu tidak popular. Tetapi sebagai pemimpin yang hebat ia siap mengambil resiko itu untuk kebaikan semua.

Dana Pinjaman untuk Kebahagiaan Masyarakat

Pada masa kampange yang lalu, calon bupati Edi Endi waktu itu dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan, jika ia terpilih ia akan melakukan pinjaman daerah melalui dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk membangun infrastruktur jalan dan lain sebagainya untuk peningkatan ekonomi daerah. Dengan detail ia menjelaskan “dari 1.864 km jalan di Mabar, yang layak itu baru empat puluh persen.

Dana APBD kita tidak cukup untuk membangun itu semua. Kita harus manfaatkan dana PEN ini. Kalian tidak usah memikirkan bagaimana mengembalikannya, itu tugasnya pemerintah, yang penting dari kalian adalah hanya taat membayar pajak saja.” Tidak main-main Edi Endi waktu itu berencana meminjam sekitar satu triliunan.

Begitu Edi Endi terpilih sebagai Bupati, ia langsung merealisasikan janjinya. Ia meminta persetujuan dari DPRD Mabar atas rencana meminjam dana PEN tersebut, walau secara aturan tidak perlu persetujuan dari DPRD, cukup dengan pemeberitahuan saja.

Tetapi karena Edi Endi pernah lama menjadi angota DPRD dan menjaga hubungan baik dengan DPRD sebagai mitranya, ia pun meminta persetujuan dari DPRD. Dan DPRD Mabar pun menyetujui dengan rencana pinjaman dana PEN sebesar satu triliun tersebut.

Masih segar dalam ingatan saya, perdebatan panjang tentang dana pinjaman daerah ini di ruang publik media sosial atas rencana Bupati Edi Endi ini hampir tiga bulan lamanya. Ada yang mencurigai, bahwa ini hanya untuk melanggengkan kekuasaan Edi Endi di 2024.

Ada juga yang mempertanyakan untuk apa dana sebesar itu? Dana itu untuk siapa? Bagaimana mengembalikannya? Pemerintah dianggap tidak kreatiflah untuk mencari alternatif lain dan tuduhan lain sebagainya. Memang membutuhkan waktu yang lama untuk memahami sesuatu yang baru yang pada saatnya nanti akan mengatakan oh gini toh maksudnya.

Dan saya pun ikut nimbrung dalam perdebatan tersebut. Saya dianggap sebagai jubirnya pemerintah Edi Endi-Weng kala itu, karena berusaha menjelaskan apa yang saya pahami mengenai konsep berpikir bupati berdasarkan kebutuhan real di lapangan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada.

Misalnya, pertanyaan bagaimana mengembalikan dana pinjaman sebesar tersebut? Saya hanya mencoba memahami jalan pikiran Bupati Edi Endi waktu itu, bahwa dari pada membangun infrastruktur dengan mengicil, mumpung lagi ada dana pinjaman tanpa bunga ini, lebih baik dimanfaatkan untuk bangun sekaligus.

Masyarakat bisa menikmati manfaatnya lebih cepat. Toh pasti setiap tahun APBD itu tetap dianggarkan untuk peningkatan jalan. Kenapa tidak dibangun sekaligus saja, kemudian tinggal membayar utangnya yang dapat diambil dari dana alokasi infrastuktur jalan setiap tahunnya.

Dan ada keyakinan dengan geliatnya pariwisata Labuan Bajo sebagai pariwisata super premium, paska covid nanti PAD akan semakin naik, apa lagi didukung oleh pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) saat ini adalah orang-orang yang cukup berintegritas.

Di saat Mabar masih meributkan soal dana pinjaman ini, justru malahan ada daerah lain yang mencoba menyogok pihak PEN untuk mendapatkan dana pinjaman daerah tersebut lebih besar dapatnya. Dan hal itu berimbas pada pencairan dana tersebut, seperti yang di dapatkan oleh pemerintah Mabar saat ini hanya 250 miliar dari yang diajukan sebesar satu triliun.

Dengan dana sebesar 250 miliar, akan dimanfaatkan untuk pembangunan beberapa ruas jalan penghubung dengan pelebaran jalan menjadi 6 meter dari 4 meter, dan dari lapen menjadi hotmix.

Berdasarkan data yang beredar bahwa ruas jalan yang akan direkonstruksi tahun 2022 berasal dari dana pinjaman daerah sekitar 18 ruas jalan. utuk menjamin agar pelaksaannya sesuai dengan rencana dan bermutu maka dibutuhkan pengawasan yang ketat dari dinas terkait.

Zonasi Pertanian Program Unggulan yang Belum Terlaksana

Zonasi pertanian adalah salah satu program unggulan Edi Endi-Weng yang mendapatkan perhatian besar dari public ketika berkampange kala itu. Lawan politik Edi Endi-Weng ketika itu mengaggap sebagai program yang mengada-ada. Penilaian itu muncul mungkin karena calon lain waktu itu tidak memikirkan sama sekali tentang zonasi pertanian ini.

Sementara pihak Edi Endi-Weng menganggap pertanian berbasis zonasi adalah solusi untuk pertanian ke depannya sebagai jawaban atas kebutuhan industri pariwisata. Dan ini adalah program unggulan selain rencana pinjaman daerah sebagai mascot atau jargon kampangenya ketika itu.

Pertanian berbasis zonasi adalah bagaimana memetakan wilayah di Mabar berdasarkan potensi wilayah yang diarahkan untuk kepentingan industri pariwisata. Misalnya daerah yang cocok ditanami jeruk harus fokuskan tanam jeruk di daerah tersebut. Atau nenas, advokat, durian, dan buah-buah lainnya berdasarkan baiknya untuk ditanam.

Daerah yang potensi sayur mayur harus fokuskan sayur mayur di daerah tersebut. Daerah yang cocok ditanami jahe, fokuskan jahelah di daerah tersebut. Dan itu semuanya perlu daya dukung dari pemerintah daerah. Soal teknisnya tentu di dinas terkait.

Masyarakat tentu sangat berharap akan program ini, walau masyarakat memahami bahwa pemerintah masih refocusing terhadap pandemi covid-19. Mudah-mudahan di tahun 2023 sudah ada anggaran pertanian berbasis zonasi ini.

Tahun 2022 adalah moment untuk Mabar bangkit menuju Mabar yang semakin mantap. Pendisiplinan pegawai adalah prestasi yang membanggakan bagi pemerintahan Edi Endi-Weng. Tentu yang diharapkan dari hal ini adalah kinerja yang baik yang dapat menghasilkan produktivitas. Testimony penulis dalam tulisan ini mudah-mudahan hal itu terjadi juga di OPD lainnya.

Melihat postur APBD yang memberi perhatian yang lebih besar terhadap infrastuktur jalan, pemerintahan Edi Endi-Weng sepertinya tahu betul bagaimana memanjakan dan membahagiakan warganya dengan infrastruktur jalan yang berkualitas.

Sudah terlalu lama masyarakat Mabar ini sengasara oleh karena infrastruktir yang jelek. Tentu yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Semua hasil pertanian dari desa dapat dengan cepat dijual ke kota super premium Labuan Bajo.

Pengawasan terhadap proses pengerjaan jalan apalagi yang bersumber dari dana pinjaman daerah kudu dilakukan secara ketat oleh dinas terkait. Kepala Bina Marga Mabar, Bina Konstruksi dan Perhubungan sudah berjanji akan hal ini. semoga saja karena perhatian publik sangat besar terhadap proses pengerjaan jalan yang bersumber dari dana pinjaman daerah tersebut.

Seseorang ketika mendatangi atau berada di suatu tempat dan merasa semuanya baik adanya, dia bukanlah tipe seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat melihat apa yang orang lain tidak melihatnya.

Bupati Edi Endi yang pernah menjadi anggota DPRD Mabar dan pernah menjadi ketua DPRD Mabar tentu sudah melihat apa yang tidak dilihat oleh pemerintahan sebelumnya dan tahu apa yang akan dan terus dilakukan untuk Mabar bangkit menuju Mabar yang semakin mantap. Good luck for good job Edi Endi-Weng.*

 

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas